Sekalipun dilakukan pembatasan terhadap hak berserikat sebagaimana yang termaktub dalam RUU Ormas, Anam menilai ada prosedur dalam konvensi yang harus dipatuhi. Yaitu setiap pembatasan hak berserikat harus dilaporkan kepada komite HAM di PBB. Namun, Anam tidak melihat DPR dan pemerintah menyampaikan laporan tersebut. Selain itu Anam mengatakan pada 11 Juli 2013, Indonesia sebagai negara anggota konvensi Sipol akan dievaluasi di PBB.
Lewat forum internasional itu Indonesia akan dievaluasi sejauh mana konvensi Sipol diimplementasikan. Selaras dengan itu sebagai salah satu upaya penolakan terhadap RUU Ormas, koalisi akan menyampaikan kepada PBB bahwa Indonesia telah merancang peraturan yang mengekang kebebasan berserikat. Yaitu RUU Ormas. Menurutnya, yang menjadi persoalan terkait ormas adalah sikap aparat penegak hukum yang tidak serius menindak ormas yang melakukan tindak kekerasan. Anam melihat selama ini aparat penegak hukum melakukan pembiaran.
Jika serius, Anam melanjutkan, aparat penegak hukum bisa menindak para pelaku tindak kekerasan itu dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, KUHP. Dalam ketentuan HAM internasional, Anam mengatakan sebuah organisasi tidak boleh dibubarkan, tapi dibekukan. Pembekuan itu dilakukan dalam rangka perbaikan terhadap organisasi tersebut agar selaras dengan nilai-nilai HAM.
Misalnya, kata Anam, dalam AD/ART sebuah ormas mencantumkan bahwa mereka anti ras tertentu. Kemudian, tindakan yang diperlukan adalah membenahi ketentuan dalam AD/ART yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM itu, namun organisasi yang terkait tidak dibubarkan. Sayangnya, dalam RUU Ormas, ketentuan internasional itu tidak dicantumkan. Sehingga, dalam menjatuhkan sanksi kepada organisasi, seperti surat peringatan, sifatnya sangat objektif. Tergantung keinginan pejabat yang punya kewenangan menjatuhkan sanksi tersebut. “Pembahasan RUU Ormas di DPR itu harus dihentikan selamanya,” tegasnya.
Sedangkan anggota koalisi dari Yappika, Fransisca Fitri, mengatakan dalam KUHP sudah jelas diatur siapapun yang melontarkan kalimat kebencian di depan umum bisa ditindak. Ironisnya, aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan seperti yang diharapkan. Alih-alih menindak ormas yang melakukan kekerasan, Fitri melihat RUU Ormas cenderung memberi lampu hijau kepada mereka.
Misalnya salah satu ketentuan RUU Ormas menyebut bahwa ormas dilarang melakukan penistaan terhadap agama. Namun, tidak dijelaskan siapa yang berwenang menyatakan adanya penistaan tersebut. Bagi Fitri hal itu berpotensi besar menimbulkan subjektifitas. Sehingga dapat memberi rasa legitimasi bagi sebuah ormas melakukan penyerangan terhadap ormas lain yang dinilai melakukan penistaan agama.
Menurut anggota koalisi dari Elsam, Wahyudi Djafar, kelahiran RUU Ormas tidak terlepas dari munculnya kebijakan represif selama lima tahun terakhir. Seperti diterbitkannya UU Intelijen dan UU Penanganan Konflik Sosial (PKS). Dari berbagai kondisi itu Wahyudi merasa ada skenario besar untuk menerbitkan regulasi yang mengendalikan secara ketat gerakan masyarakat sipil.
Selain pemerintah dan DPR yang merasa “gerah” dengan gerakan masyarakat sipil, Wahyudi melihat korporasi juga merasakan hal yang sama. Contohnya, ketika sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap lingkungan, mengkritisi dampak buruk perkebunan sawit. Ujungnya, para investor perkebunan kelapa sawit yang kebetulan berkebangsaan Indonesia menuding organisasi masyarakat sipil yang bersangkutan tidak nasionalis. “Itulah beberapa hal yang menyebabkan dimunculkannya RUU Ormas,” urainya.
Nasib serupa menurut Wahyudi juga dialami organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu lainnya, seperti anti korupsi. Padahal, keberadaan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja sangat penting untuk menjaga Indonesia. Pasalnya, jika kebebasan berserikat dikekang, masyarakat tidak dapat bebas mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga kesulitan membongkar praktik korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di lingkaran kekuasaan.
