Palu rapat paripurna diketuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad sebagai penanda disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir, menandai satu tahap penting dalam agenda reformasi sektor keuangan nasional. Pengesahan ini sekaligus mempertegas arah kebijakan negara dalam memperkuat arsitektur sistem keuangan yang lebih stabil, adaptif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks.
“Kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota apakah RUU tentang Perubahan UU P2SK dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? Terima kasih,” kata Dasco disambut setuju seluruh anggota parlemen yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis (04/06/2026).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal dalam laporannya menyampaikan bahwa komisi yang dipimpinnya menginisiasi RUU P2SK sebagai langkah merespons pengujian konstitusionalitas terhadap UU 4/2023. Inisiatif ini juga tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 59/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan kewenangan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Baca juga:
- Mulai Dibahas, Pemerintah Sodorkan DIM RUU P2SK
- Menakar Ulang Peran Lembaga Independen Keuangan dalam RUU P2SK
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal saat menyerahkan dokumen laporan akhir Panja RUU P2SK kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat paripurna di Komplek Gedung Parlemen. Foto: Tangkapan layar youtube
Termasuk Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, RUU ini disusun untuk menjawab kebutuhan hukum dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan kinerja sektor keuangan nasional.
