Dijelaskan pula mengenai langkah-langkah penyempurnaan kebijakan dan peraturan pajak dan retribusi daerah. Penambahan jenis pajak daerah dilakukan dengan menambah empat jenis pajak baru, yaitu pajak rokok, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dengan penambahan empat jenis pajak ini, secara keseluruhan terdapat enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota, kata Sri Mulyani. Di samping itu, lanjut dia, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga mengalami kenaikan.
Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
No. | Jenis Pajak | Tarif Maksimum | Keterangan | |
Sebelumnya | Berlaku Saat Ini | |||
1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 5% | 10% | Kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif |
2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 10% | 20% |
|
3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 5% | 10% | Khusus angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah |
4 | Pajak Parkir | 20% | 30% |
|
5 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 20% | 25% | Sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C |
Lima Belas Kesepakatan
Pembahasan RUU PDRD di DPR sendiri cukup lama. Ketua Pansus RUU PDRD DPR Harry Azhar Azis mengatakan ada 15 kesepakatan yang berhasil diperoleh pemerintah dan DPR dan menjadi draf final RUU tersebut. Pertama, pansus DPR sepakat perubahan jumlah pasal dari naskah awal RUU PDRD yakni dari 18 bab dan 164 pasal menjadi 18 bab dan 165 pasal. Kedua, pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis yakni, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaran bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Ketiga, kata Harry, pajak kendaraan bermotor menggunakan pola pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tarif 2 persen sampai maksimal 10 persen. Ketentuan progresivitasnya ditentukan oleh perda provinsi, kepemilikan pertama ditetapkan tarif 2 persen. Ketentuan baru lainnya yaitu, ear marking (alokasi penggunaan) wajib dilakukan Pemda minimal 10 persen dari hasi penerimaan pajak ini untuk belanja infrastruktur jalan dan transportasi umum di daerahnya. Diharapkan pertumbuhan penyediaan sarana jalan dan transportasi umum nanti menjadi seimbang dengan pertumbuhan konsumsi penggunaan kendaraan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ujar Harry.
Keempat, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan maksimal 10 persen bagi kendaraan pribadi, kendaraan umum 50 persen lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi. Bila terjadi kenaikan harga tinggi atas BBM, pemerintah pusat dapat mengubah besaran tarif Perda melalui perpres, kebijakan ini untuk mendorong fasilitas kendaraan umum lebih besar. Kelima, pajak air permukaan, nomenklatur baru dari UU No. 34 Tahun 2000 yaitu pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak air tanah dipungut kabupaten/kota. Pajak air permukaan dipungut provinsi, air permukaan yang hanya di satu kabupaten/kota berlaku aturan khusus.
No. | Jenis Pajak | Provinsi | Kab/Kota |
1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 70% | 30% |
2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 70% | 30% |
3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 30% | 70% |
4 | Pajak Air Permukaan | 50% | 50% |
5 | Pajak Rokok | 30% | 70% |
Keenam, pajak rokok sebagai pajak baru disetujui dipungut instansi pemerintah yang berwenang, pemungut cukai bersamaan pungutan cukai rokok untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Pajak rokok ini baru berlaku 1 Januari 2014. Dasar penggunaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok, tarif pajak rokok disepakati 10 persen dari cukai rokok. Hasil penerimaan sebesar 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi. Untuk itu baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang, terang Harry.
