Kalangan DPR pesimistis bahwa tenggat waktu yang ditetapkan oleh kesepakatan kesepahaman (MoU) Helsinki itu terpenuhi. Dalam RUU Aceh sudah disebutkan paling lambat Februari 2007 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pengawasan, keuangan, dan penyelesaian perkara pengadilan.
RUU Pemerintahan Aceh yang disampaikan pemerintah pada (26/1) lalu terdiri atas 206 pasal dan 40 bab. Sebelumnya, pada awal Desember 2005, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengirimkan draf usulan sebagai bahan masukan ke pemerintah. Draf RUU itu terdiri atas 209 pasal dalam 38 bab.
