Semangat itu sebenarnya banyak diakomodasi lewat produk perundang-undangan yang ada. Tengok saja, amandemen terhadap UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu yang mengganti kriteria anggota KPU dari wakil-wakil parpol menjadi anggota-anggota independen.
Amandemen UUD 1945 semakin memperkuat semangat ini, karena dalam Amandemen ketiga UUD mementingkan penyelenggaraan yang netral dan independen. Pasal 22 ayat (5) Amandemen ketiga UUD itu menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
RUU Pemilu versi Depdagri sendiri menekankan kembali apa yang telah digariskan dalam amandemen UUD 1945 tersebut. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, mandiri, independen dan non-partisan.
Melemahkan netralitas
Akan tetapi menurut Bambang Widjojanto, mantan Ketua YLBHI, pasal-pasal selanjutnya mengenai penyelenggaraan Pemilu justru bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Hal ini karena menurutnya, justru masih banyak pasal yang melemahkan netralitas, kemandirian ciri nasional, dan sifat tetap KPU. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi integritas hasil Pemilu.
Bambang menilai bahwa RUU Pemilu versi Depdagri tampak ingin mengembalikan dominasi birokrasi Depdagri sampai ke tingkat lokal dalam penyelenggaraan Pemilu. Pendapat lebih keras malah datang dari Wakil Ketua PAH I BP MPR, Slamet Effendy Yusuf. "Tidak benar itu, kalau KPU Provinsi harus ditetapkan dan bertanggungjawab pada Gubernur," tukas Slamet.
Slamet melihat Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) menggariskan bahwa organisasi dan tata kerja secretariat Pemilu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Sementara organisasi dan tata kerja sekretariat Pemilu kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota.
Menurutnya, harusnya KPU nasional yang lebih berwenang untuk menetapkan KPU daerah. Begitu pula dengan keberadaan Sekretariat Jenderal KPU yang seharusnya ditetapkan oleh KPU. Sehingga tidak seperti sekarang, di mana Sekretariat Umum justru ada di bawah Depdagri.
Ciptakan dualisme
Slamet mengatakan bahwa seharusnya sudah ada pergeseran luar biasa dari Depdagri sekarang ini. Tidak bisa lagi seperti yang telah 32 tahun diterapkan oleh Orde Baru dengan menempatkan Dirjen Sospol untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu. Hal ini karena sudah ada perubahan mengenai KPU dan itu sudah diatur dalam Amandemen UUD 1945.
Sementara menurut Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, RUU Pemilu versi Depdagri tersebut justru menciptakan dualisme dalam penyelenggaraan Pemilu. Bahkan, akan mengurangi kapasitas manajerial KPU. Ia menunjuk Pasal 67 yang memuat bahwa Sekjen KPU adalah lembaga pemerintah yang memiliki loyalitas ganda.
Di satu pihak, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada KPU dan di lain pihak secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Padahal dalam kenyataannya, aspek teknis operasional dan teknis administratif tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dan seringkali saling terkait. Seharusnya menurut Ramlan, hanya ada satu garis komando dan garis pelaporan dalam pengelolaan Pemilu agar tidak terbuka peluang untuk memanipulasi atau penyalahgunaan.
Pengajar Universitas Airlangga ini melihat intervensi Depdagri terhadap Sekjen KPU sebenarnya sudah terjadi. Misalnya, penggantian Sekum KPU yang baru-baru ini dipromosikan menjadi Dirjen di Depdagri, tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan Ketua KPU. "Jika hal ini dibiarkan, bahkan sampai lolos dalam pembahasan di DPR, jangan harap ada Pemilu yang jujur, netral, adil dan demokratis," cetus Ramlan.
