Sejumlah fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat agar revisi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibawa ke sidang paripurna. Baleg sepakat judul regulasi tersebut diganti menjadi RUU Pengelolaan Keuangan Negara.
“Ini dibawa ke paripurna baru tingkat 1 untuk disahkan kemudian ditindaklanjuti pembahasan dengan pemerintah,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senin (8/4).
Menurutnya, sejumlah fraksi di Baleg menyetujui revisi UU tentang Keuangan Negara. Ia mengatakan, judul revisi undang-undang itu menjadi RUU Pengelolaan Keuangan Negara. Ia berharap RUU tersebut tidak memberikan celah terhadap para penjarah keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
“UU Keuangan Negara sudah tidak sesuai, maka perlu diatur lagi dengan RUU Pengelolaan Keuangan Negara. PPP setuju untuk dilanjutkan ke sidang paripurna,” ujarnya.
Anggota Baleg Anna Muawanah dari Fraksi PKB menambahkan, keuangan negara sangat berpotensi untuk diselewengkan. Dengan keleluasaan otonomi daerah, keuangan pusat daerah perlu diatur secara ketat. PKB mengusulkan beberapa item. Misalnya, pengelolaan keuangan negara harus transparan, jelas dan akuntabel.
“Setidaknya konstruksi keuangan negara APBN dan APBD harus diperketat. PKB Setuju untuk dilakukan pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Selain PKB, fraksi lainnya seperti Golkar, PKS, Demokrat, PDIP, PAN juga menyatakan setuju.
Ketua Baleg Iganitius Mulyono membacakan surat dari Fraksi Gerindra dan Hanura. Pasalnya, perwakilan dari kedua fraksi partai itu tak hadir. Menurutnya, Fraksi Gerindra dan Hanura prinsipnya menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Negara disahkan dalam sidang paripurna untuk ditindaklanjuti pembahasannya dengan pemerintah.
“Gerindra setuju agar pengelolaan Keuangan Negara menjadi RUU usul DPR. Fraksi Hanura setuju agar RUU pengelolaan Keuangan negara dapat ditindaklanjuti ke paripurna,” pungkasnya membacakan surat dari kedua fraksi partai itu.
