Ketiga, yang perlu diatur RUU yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Absennya lembaga penjaminan ini membuat koperasi, terutama simpan pinjam berani memberikan bunga tinggi dengan harapan banyak masyarakat yang mendaftar menjadi anggota. Akibatnya daya saing koperasi rendah dan tingkat risiko sangat tinggi. Dengan regulasi yang ada saat ini koperasi tidak akan mampu bersaing dengan layanan yang diberikan bank.
Keempat, selain LPS, Koperasi perlu disiapkan bantalan berupa dana talangan (bailout) dari pemerintah. Selama ini pemerintah hanya memberikan bantalan untuk bank. Modal penyertaan negara juga tidak diberikan kepada koperasi sehingga tidak ada akselerasi. Padahal praktik baik di negara lain hal itu dilakukan untuk memberikan keadilan.
Kelima, tercatat dari jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 127 ribu unit hanya 2 koperasi yang mengucurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlah yang dialokasikan kepada koperasi juga kecil Rp 350 miliar.
“Kredit program pemerintah harus melalui koperasi dan aturannya harus kuat,” usulnya.
Keenam, soal proteksi, Suroto menekankan bukan berarti koperasi minta diistimewakan, tapi berharap perlakuan yang sama. Seperti bank, koperasi juga entitas yang harus dilindungi pemerintah. Substansi yang diatur RUU harus bersifat imperatif, prinsip dan nilai-nilai koperasi. Bagi koperasi yang tidak menjalankan prinsip dan nilai-nilai itu harus dibubarkan karena melakukan pelanggaran hukum serius, merusak citra koperasi.
“Koperasi bermasalah sudah banyak, ini karena regulasi lemah, jadi bahan permainan rentenir berbaju koperasi,” urainya.
Ketujuh, RUU perlu mengatur koperasi secara sederhana. Suroto menyebut koperasi di negara lain diatur secara self regulated. Koperasi harus diberi peran untuk mengatur sektor strategis misalnya di Jepang mengelola pertanian dan pertambangan. Alhasil koperasi di Jepang punya aset besar ketimbang korporasi multinasional sektor otomotif asal negeri Sakura itu.
Suroto mengingatkan UU Perkoperasian sebelumnya banyak mengurusi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Harusnya yang diurus koperasi sektor strategis. Kemudian pengetahuan dasar koperasi perlu diwajibkan untuk setiap lembaga pendidikan. Terakhir, mengatur sanksi secara tegas bagi pihak yang tidak menjalankan prinsip dan nilai koperasi.
Kedelapan, definisi dasar koperasi juga harus ditegaskan karena UU yang ada selama ini seperti UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan justru mengakui koperasi yang tidak sesuai prinsip. “Definisi yang salah harus dihapus, hakekat koperasi itu adalah milik anggotanya,” imbuhnya.
Sementaara Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan mengatakan Baleg dalam tahap menyusun RUU Perkoperasian. Dalam proses penyusunan itu dapat meminta masukan dari masyarakat. Beberapa isu yang berkembang antara lain soal mekanisme pengawasan yang efektif terhadap koperasi, dan mata pelajaran koperasi dalam kurikulum di sekolah.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berjanji berbagai masukan masyarakat akan dipertimbangkan Baleg DPR dalam menyusun RUU. “Masukan dan pandangan ini akan menjadi masukan Baleg DPR dalam menyusun revisi UU Perkoperasian,” tutup Sturman.
















