Pemerintah terus menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Rancangan aturan tersebut ternyata tak saja soal proses eksekusi yang dilakukan penegak hukum berwenang, tapi juga mengatur soal profesi advokat yang memberi bantuan hukum.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Profesor Harkristuti Harkrisnowo yang disapa Prof Tuti, mengatakan RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengatur peran advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum cuma kepada terpidana mati.
Dia mengingatkan organisasi advokat untuk melakukan sosialisasi kepada anggotanya mengenai tugas tersebut. Advokat harus membuat pernyataan bahwa perlakuan terhadap terpidana mati sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam beleid ini. Soal tugas advokat ini, Prof Tuti mencermati apakah pernyataan advokat punya kekuatan hukum yang absolut?.
Kemudian, apakah perlu dilakukan proses verifikasi?. Jika diperlukan verifikasi siapa lembaga yang melakukannya?. Dalam hal advokat menolak memberikan pernyataan tersebut apakah eksekusi pidana mati tidak bisa dijalankan?. RUU menyebut advokat bisa mengajukan permohonan penundaan eksekusi jika ada perlakuan yang tidak sesuai dengan RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Baca juga:
- Prof Harkristuti Beberkan Sejumlah Substansi RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- KUHP Nasional Buka Peluang Eksekusi Mati Selain Ditembak
- Ini 9 Kebaruan RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
Tapi Prof Tuti menilai, aturan penundaan eksekusi mati sebagaimana diatur RUU kurang tegas. Misalnya kepada siapa permohonan penundaan eksekusi itu ditujukan?. Apakah Jaksa Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau lainnya?. Tapi yang berwenang memutus penundaan ini Jaksa Agung, sehingga lebih baik permohonan penundaan diajukan kepada korps Adhyaksa itu.
“Nah, apakah perlu endorsement Komnas HAM?,” ujarnya dalam uji publik RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Rabu (08/10/2025) kemarin.
