b. setiap pejabat bagian kredit dan anggota komite kredit harus mengerti, memahami dan menguasai prosedur atau tata cara pemberian kredit yang sehat;
c. bank akan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang dinilai kurang lancar, diragukan dan/atau macet oleh petugas internal audit bank yang bersangkutan dan/atau oleh pemeriksa dari Bank Indonesia.
d. tata cara penyelesaian jaminan kredit yang dimiliki dan dikuasai bank dalam rangka penyelesaian kredit, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian kedua
Pemberian Kredit
Pasal 7
Bank wajib menghindari pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar dan kegiatan/bidang usaha yang mengandung resiko tinggi bagi bank
a. diberikan untuk spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasanatas utangnya;
b. diberikan tanpa adanya informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit yang dinilai cukup besar; atau
c. diberikan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain.
Pasal 8
(1) Kreditur wajib memberikan penjelasan secara rinci, lengkap dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit.
(2) Pemohon kredit wajib memberikan k6terangan yang benar, lengkap dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit yang terkait dengan kegiatan usahanya serta informasi lain yang diperlukan oleh kreditur.
