Sekian lama menggema, penanganan dugaan korupsi pengadaan simulator SIM kendaraan roda dua dan roda baik di Mabes Polri belum juga mereda. KPK dan Polri terus berada pada jalur penyidikan untuk perkara yang sama.
Nuansa persaingan atau bahkan ada yang disembunyikan terus mengudara. Hingga muncul kekhawatiran, penanganan perkara ini akan memunculkan benturan yang sebenarnya sudah terjadi. Tak hanya mengusut kasus yang sama. Sejumlah tersangka yang ditetapkan kedua lembaga penegak hukum itu pun sama. Lalu, siapa yang nanti akan menangani perkara ini?
Menilik dari polling hukumonline, publik lebih memilih penanganan perkara ini ditangani oleh KPK. Sebanyak 87 persen peserta polling bersikap seperti itu. Sedangkan hanya lima persen peserta polling memilih menyerahkan penanganan kasus ini pada Polri. Sedangkan peserta polling yang memilih keduanya mencapai delapan persen.
Nuansa persaingan ini memunculkan potensi nebis in idem. Hingga kini Mabes Polri sudah menahan sejumlah tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah, Wakakorlantas nonaktif Brigjen Pol Didik Purnomo, Ketua Pengadaan AKBP Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo. Ketiga tersangka ini ditahan di Rutan Mako Brimob.
Sedangkan dua pihak swasta, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto ditahan di Rutan Bareskrim dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang ditahan di Rutan Kebun Waru Bandung atas kasus penggelapan.
Dari sejumlah tersangka Mabes Polri tersebut, ada tiga nama tersangka yang juga ditetapkan oleh KPK. Mereka adalah Didik Purnomo, Sukotjo S Bambang dan Budi Susanto. Terkait hal ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakkir mengatakan, ada dua kemungkinan terjadi dalam penanganan perkara ini.
Pertama, bisa jadi perbuatan tindak pidana yang disidik KPK sama dengan perkara yang disidik Polri. Untuk itu harus diketahui secara jelas perbuatan apa yang sedang disidik KPK dan disidik Polri. Jika yang disidik satu perbuatan yang sama, salah satu dari KPK atau Polri harus mengalah. “Jika dua-duanya diadili, mesti salah satunya batal demi hukum,” kata Muzakkir, Jumat (21/9).
Kedua, jika perbuatan tindak pidana dalam perkara yang ditangani KPK dan Mabes Polri berbeda satu sama lain. Misalnya, di Mabes Polri ditangani mengenai perkara penyalahgunaan wewenang, sedangkan di KPK ditangani mengenai perkara suap menyuap. Terhadap hal ini, kedua instansi bisa menyidik masing-masing.
“Mesti tidak mungkin satu perbuatan dalam satu proyek dia diancam dengan dua perbuatan, itu agak sulit. Kecuali tindak pidananya berbeda, misal yang satu suap, yang satu lagi penyalahgunaan wewenang,” ujar Muzakkir.
Jika dalam kasus ini sudah ada yang ditahan oleh Polri, maka tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK tak bisa ditahan lagi. Tapi, lanjut Muzakkir, KPK masih memiliki kewenangan untuk memeriksa tersangka tersebut di tahap penyidikan meski dalam status tahanan Polri.
Apabila perkara yang disidik Mabes Polri untuk tersangka yang sama sudah dilimpahkan ke penuntutan, ia menyarankan agar KPK berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung. Koordinasi ini bisa berbentuk supervisi kasus untuk ditangani KPK sendiri atau memberikan tambahan data dan informasi untuk kasus yang ditangani polisi.
“Saya sejak dahulu menghindari, jangan sampai KPK dengan polisi dengan jaksa itu kompetisi. Maka itu tugas KPK jika perkara ditangani oleh mereka adalah supervisi, monitor perkara itu bagaimana, jadi tidak perlu kompetisi yang penting koordinasi,” kata Muzakkir.
Atas dasar itu, lanjut Muzakkir, kuncinya ada di KPK. Jika perkara yang sama sudah ditangani Polri, maka koordinasi menjadi jalan keluarnya. “Karena jaksa bisa mengembalikan perkara, pra penuntutan dan bisa juga menyidik tambahan. Jika KPK dan jaksa bijaksana, maka tidak perlu dilakukan pra penuntutan atau dikembalikan kepada penyidik, jaksa menambah hasil sidikan itu supaya lebih lengkap,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi berharap ada sikap tegas dari Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara simulator yang tersangka di Mabes Polri sama dengan yang di KPK. Menurutnya, sikap tegas kejaksaan bisa berbentuk meneruskan perkara ini ke pengadilan atau tidak.
“Kita berharap Kejaksaan tentukan sikap terhadap masalah ini, Sejalan dengan itu KPK masih mengusut DS (mantan Kakorlantas Djoko Susilo),” ujar Johan di kantornya.
