Perkara gugatan terkait rencana pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara masuk ke tahap pembuktian. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (28/8). Salah satu bukti yang diajukan Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat (MSKR) NTB adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
Putusan MK mengenai SKLN tertanggal 31 Juli 2012 itu dikatakan bahwa pembelian tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik.
Dinyatakan juga jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan negara, pemerintah harus membuat kebijakan bersama. Hal ituagar semua usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dimiliki oleh negara secara mayoritas.
Lebih lanjut, MK pun menyatakan bahwa bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Dengan adanya putusan MK mengenai SKLN ini, Kuasa Hukum MSKR Ulung Purnama berharap agar majelis hakim yang menangani perkara gugatan perdata ini dapat menjadikan putusan MK sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara nanti.
“Kita berharap putusan SKLN ini bisa menjadi dasar pertimbangan majelis perkara perdata,” tutur Ulung Purnama usai persidangan.
Meskipun SKLN telah diputus, Ulung menambahkan bahwa putusan tersebut berbeda dengan gugatan yang mereka ajukan. Menurutnya, SKLN tersebut mempersoalkan tentang hak konstitusional pemerintah dalam membeli saham tersebut. Sementara, gugatan perdata lebih menitikberatkan pada hak keperdataannya mengenai kesejahteraan masyarakat NTB.
