Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) resmi memasuki usia ke-10 tahun. Sejak berdiri, pusat riset ini telah menjadi laboratorium akademik dan ruang kolaborasi yang menghubungkan penelitian, pengajaran, serta pengabdian masyarakat di bidang hukum pidana. Momentum satu dekade ini dirayakan dengan penyelenggaraan seminar nasional, call for papers, workshop, masterclass, dan penganugerahan PERSADA Award.
Ketua PERSADA Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi menuturkan, perayaan ini bukan sekadar menandai usia organisasi, tetapi menjadi refleksi perjalanan akademik dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui riset, pengajaran, dan pengabdian, menurut Fachrizal PERSADA UB menjembatani praktik hukum dengan pemikiran transdisipliner.
“Selama 10 tahun ini, PERSADA UB berusaha menghadirkan tradisi akademik yang kokoh sekaligus peka terhadap dinamika reformasi hukum pidana,” ujar Fachrizal saat memberikan sambutan, Rabu (27/8/2025).
Baca juga:
- Jaksa Agung: Pembaruan Hukum Acara Pidana Perlu Berlandaskan Enam Asas
- PERSADA UB Bersiap Jadi Pelopor Kajian Lintas Disiplin Sistem Peradilan Pidana
- PERSADA Universitas Brawijaya Hadiri Konferensi Tahunan ALSA
Perayaan satu dekade ini mengusung tema ‘Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Modern dan Berkeadilan’. Rangkaian acara berlangsung hingga 28 Agustus 2025 dengan partisipasi luas dari akademisi di seluruh Indonesia. Dari 100 abstrak penelitian yang masuk dalam call of papers, sebanyak 75 abstrak akan dipresentasikan dalam seminar nasional, membahas isu-isu terkini sistem peradilan pidana. Selain itu, dalam workshop dan masterclass PERSADA UB menghadirkan para pakar guna memperbarui pendekatan pengajaran hukum.
Wakil Rektor V Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, Prof Unti Ludigdo mengingatkan betapa pentingnya hilirisasi hasil riset hukum. Menurutnya, riset tidak boleh berhenti pada publikasi akademik, tetapi harus dihubungkan dengan dunia industri, lembaga penegak hukum, serta kebutuhan masyarakat.
“Kalau di bidang sains, riset bisa jadi produk teknologi yang dimanfaatkan industri. Begitu juga di bidang hukum, riset harus melahirkan inovasi, model peradilan, atau praktik hukum baru yang bisa diterapkan,” kata Unti.
















