Menurut hakim, penunjukan langsung itu tidak mengindahkan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003. Kedua keppres berisi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah
Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai proyek itu kelewat mahal. BPKP menaksir nilai proyek itu seharusnya cuma Rp13,456 miliar. Artinya, ada kelebihan Rp7,136 miliar. Lagipula dana yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2003 hanya untuk dua unit mobil damkar.
Setelah pencairan uang muka untuk proyek tersebut, Ismed menukarkannya dengan Mandiri Travelers Cheque (MTC) sebesar Rp4,595 miliar. MTC itulah yang diserahkan kepada Hengki dan Syaifullah Teteng, Sekda Kaltim. Sebagian dari MTC itu, sebesar Rp2,175 miliar, diberikan kepada Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kaltim. Uang jatah Suwarna itu sudah disita KPK dan dikembalikan ke kas daerah Pemda Kaltim.
Sedangkan yang lain, Mu'ran mendapat Rp150 juta, Teteng Rp250 juta dan Abdi Buhari Muslim Rp100 juta. Ismed sendiri kecipratan Rp200 juta, dan dia telah mengembalikan uang tersebut ke KPK.
Hal serupa terulang lagi saat Ismed menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2005. Dalam pengadaan dua unit damkar jenis tangga hidrolik, Ismed kembali menunjuk Hengki. Kali ini Hengki memakai bendera PT Satal Nusantara. Sama seperti sebelumnya, dalam pengadaan damkar jenis ini juga terjadi pembengkakan nilai proyek sebesar Rp7,136 miliar.
Dalam persidangan terungkap, seluruh proses penunjukan Hengki sebagai pemenang tender tidak melibatkan panitia pengadaan barang dan jasa. Padahal Ismed sudah membentuk panitia tersebut tahun 2003 dan 2005. "Terdakwa (Ismed, red) justru mengambil alih tugas panitia barang yang ditunjuknya sendiri," kata hakim anggota I Made Hendra saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Total kerugian akibat pengadaan mobil damkar di Pemda Kaltim mencapai Rp14,514 miliar. Uang sebesar itulah yang dinikmati Hengki yang kini masih buron. Meski demikian, Ismed hanya dituntut mengganti kerugian negara sesuai keuntungan yang dinikmatinya, yakni Rp214 juta. Nilai itu sudah dikompensasikan dengan uang yang disita saat penyidikan sebesar Rp200 juta. Sisanya harus dibayar Ismed minimal satu bulan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika tidak dibayar, maka harta benda milik Ismed akan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Menanggapi putusan hakim, Ismed mengaku pikir-pikir. "Kalau memang dalam waktu tujuh hari tidak mengajukan memori banding, berarti saya menerima," tegasnya.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (2/7), memvonis Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ismed Rusdany, dua tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Ini adalah vonis kedua terhadap terdakwa kasus korupsi mobil pemadam kebakaran (damkar), setelah sebelumnya Pengadilan Tipikor memvonis Baso Amirudin Maula empat tahun penjara.
Ismed dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dakmar di Pemerintah Daerah (Pemda) Kaltim tahun 2003 dan 2005. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Khaidir Ramli. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidair tiga bulan kurungan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai Gusrizal menilai, Ismed melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Selaku pimpinan proyek Pemda Kaltim 2003, Ismed dinilai bersalah menunjuk langsung Hengki Samuel Daud, sebagai rekanan proyek damkar sebanyak 29 unit mobil damkar. Total nilai proyek ini ditaksir mencapai Rp22,997 miliar. Hengki adalah Direktur PT Istana Raya dan pemilik PT Satal Nusantara yang dikenal dekat dengan mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabano.
