SBY Bersedia Minta Maaf
Berita

SBY Bersedia Minta Maaf

Akan dibentuk juga Komite Khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Ady
Bacaan 2 Menit

Pada kesempatan yang sama, Koordinator KontraS, Haris Azhar mengingatkan, sebelumnya Presiden dalam berbagai pertemuan dengan para korban menjanjikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Sayangnya janji itu belum dipenuhi sampai saat ini.

Setidaknya terdapat dua hal yang ditekankan Haris kepada Wantimpres untuk mendesak Presiden membuat kebijakan atas penyelesaian kasus ini. Pertama, mendesak Wantimpres supaya membantu Presiden merumuskan suatu kebijakan bagaimana memastikan lembaga hukum dan politik bekerja. Kedua memperhatikan situasi-situasi yang khas dalam setiap kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya peristiwa 1965 – 66 memiliki kekhasan tersendiri, begitu pula dengan kasus lain.

Selain itu Haris juga menekankan kepada Wantimpres agar Presiden bisa merespon beberapa situasi penting. Misalnya para korban yang dimiskinkan secara politik, kesehatan, hak sebagai warga negara dan lain-lain. Oleh karenanya pemerintah harus segera memberi bantuan-bantuan tanpa mengurangi proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dari sisi hukum dan politik. Bagi Haris langkah yang cukup strategis jika Presiden membuat suatu kebijakan untuk memastikan bahwa para korban berhak mendapat kebenaran, keadilan dan perbaikan kondisi.

“Ini semacam patokan dari korban. Jadi kalau Presiden mau minta maaf, silahkan. Tapi itu bukan yang utama. Setelah minta maaf ada agenda besar yang harus dituntaskan,” tegas Haris kepada wartawan usai mendampingi 25 orang perwakilan korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat di gedung Wantimpres Jakarta, Senin (25/4).

Pada kesempatan itu para korban dan keluarganya berharap kepada Wantimpres untuk segera membuat rumusan kebijakan untuk Presiden dalam penyelesaian kasus ini. Salah satunya diutarakan perwakilan dari korban tragedi 1965 – 1966, Bedjo Untung. Dia mengatakan para korban dan keluarganya sangat menderita selama puluhan tahun. Oleh karena itu dia berharap agar Presiden dapat menerbitkan kebijakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ini dengan cepat. Mereka juga berharap agar Presiden bukan sekedar meminta maaf, tapi juga langkah konkrit selanjutnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info