Terkait perbaikan Puskesmas, rumah dinas dokter dan perawat, Nafsiah mengatakan sudah masuk dalam anggaran negara tahun 2012-2013. Untuk tahun ini, perbaikan sudah dilakukan dan menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun dan dibutuhkan besaran yang sama untuk perbaikan di tahun depan.
Mengacu e-planning 2012, Nafsiah mengatakan untuk kebutuhan lain seperti bangunan, alat kesehatan dan ambulan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp26 triliun. Tapi dari besaran tersebut, pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp3 triliun setiap tahun. Atas dasar itu, Nafsiah menekankan agar Pemda mendukung sepenuhnya persiapan pelaksanaan BPJS dengan mengucurkan anggaran APBD.
Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, mengatakan dalam UU APBN-P 2013 anggaran untuk persiapan pelaksanaan BPJS sudah termaktub. Anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, masing-masing sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan modal BPJS. Untuk besaran iuran PBI, masih dilakukan penghitungan atas usulan perubahan dari Rp15.500 menjadi Rp19.225 dan mencakup 86,4 juta jiwa.
Selain itu, Mahendra mengatakan Kemenkeu sudah menganggarkan untuk iuran yang besarannya sudah ditetapkan dan menjadi tanggungan pemerintah. Seperti iuran BPJS untuk PNS, TNI, Polri dan penerima pensiun. Begitu juga dengan anggaran untuk penyediaan alat kesehatan, fasilitas kesehatan, SDM dan sosialisasi BPJS. Menurutnya, penganggaran itu dapat dilakukan karena kondisi fiskal tahun ini dapat dijaga. Salah satu kebijakan yang memberi kontribusi sehingga kondisi fiskal itu terjaga adalah menekan subsidi BBM.
“Penarikan subsidi BBM itu bisa dialihkan kepada kebijakan yang lebih bertanggungjawab, maka dalam hal itu sudah dapat disampaikan ada alokasi yang bakal ditambahkan untuk jumlah iuran PBI,” ujar Mahendra.
Mahendra mengingatkan, dalam pelaksanaan BPJS, ke depan harus dicermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pasalnya, perubahan itu bakal berpengaruh kepada APBN. Apalagi, ia memprediksi peningkatan fiskal di tahun 2014 bakal melonjak, salah satu hal utama yang mempengaruhi kenaikan itu adalah anggaran untuk PBI. Padahal, sebagaimana dijelaskan Menkes, Mahendra mengatakan banyak kebutuhan BPJS lainnya yang membutuhkan anggaran negara. Merujuk hal tersebut, Mahendra berharap komisi IX DPR dapat membantu pemenuhan kebutuhan itu sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat meningkat.
Menanggapi pemaparan dari pihak pemerintah itu, anggota Komisi IX fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan jumlah peserta PBI hanya 86,4 juta orang. Padahal, PP PBI mengamanatkan jumlahnya mengacu data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang mencakup 96,7 juta jiwa. Belum lagi jumlah peserta Jamkesda yang menurut Rieke belum tercakup PBI. Padahal, salah satu tujuan BPJS adalah menjalankan program secara nasional, sehingga Jamkesmas dan Jamkesda harus melebur. Jika masih terdapat puluhan juta rakyat Indonesia yang tidak tercakup, Rieke mempertanyakan bagaimana nasib mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sebagaimana dalih yang sempat dilontarkan Kemenkeu bahwa persoalan fiskal yang menjadi kendala dalam menentukan jumlah PBI, bagi Rieke hal itu bukan persoalan utama. Ia menilai hal tersebut dapat diubah sehingga jumlah peserta PBI dapat diperbesar jika pemerintah dan DPR bersama-sama memperjuangkannya. Apalagi, peraturan yang ada, salah satunya UU Kesehatan mengamanatkan alokasi APBN untuk bidang kesehatan paling sedikit 5 persen. Sekalipun hal tersebut dapat direalisasikan, Rieke berpendapat jumlahnya tidak terlalu besar. “Kita jalankan saja amanat konstitusi,” pungkasnya.
