Secara Hukum, Indonesia Sulit Mundur dari ACFTA
Utama

Secara Hukum, Indonesia Sulit Mundur dari ACFTA

Pasal 14 Perjanjian hanya memungkinkan amandemen yang harus disepakati seluruh pihak.

CR7/SH-HOLE
Bacaan 2 Menit

 

Hikmahanto dan Huala sependapat ACFTA bukanlah bilateral agreement Indonesia – China. Itu sebabnya, kalau mau melakukan negosiasi, Indonesia harus melakukannya dengan China dan negara-negara ASEAN. Huala mengatakan ACFTA merupakan perjanjian internasional. “Perjanjian internasional, tertulis, dan tunduk pada aturan hukum internasional, yang mengatur tentang kesepakatan,” ujar.

 

Ditambahkan Huala Adolf, negosiasi sah-sah saja dilakukan, tetapi tidak mungkin mundur. Apalagi perjanjiannya sudah berlaku per 1 Januari 2010. Opsi mundur, sekali lagi, hanya bisa dilakukan jika seluruh pihak perjanjian (parties) setuju untuk mengakhiri perjanjian perdagangan bebas tersebut. Ia menunjuk Konvensi Wina 1969. Konvensi ini menjadi induk bagi perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Konvensi ini adalah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis. Kuncinya adalah kesepakatan.

 

Itu juga sejalan dengan makna perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Berdasarkan wet ini, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pasal 4 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional itu bahkan mengikat Pemerintah Indonesia agar “berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”.

 

Pandangan yang disampaikan kedua Guru Besar Hukum Internasional tadi juga sejalan dengan jiwa hukum positif. Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 menegaskan: “Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut”. Jika Indonesia berkehendak mengubah atau mengusulkan perubahan suatu perjanjian internasional, Indonesia harus mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam perjanjian dimaksud, dalam hal ini ACFTA.

 

Huala Adolf berpendapat, tidak ada yang salah dengan langkah Presiden meratifikasi ACFTA. Undang-Undang memungkinkan Presiden mengeluarkan Keppres ratifikasi perjanjian internasional di luar bidang-bidang yang ditentukan UU No. 24 Tahun 2000. Bidang-bidang dimaksud adalah politik, perdamaian, hankam, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah RI, kedaulatan dan hak berdaulat negara, HAM dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Presiden meratifikasi ACFTA dengan Kepres No. 48 Tahun 2004.

 

ACFTA menjadi buah bibir karena sejumlah pengusaha mengeluh. Rezim perdagangan bebas diyakini akan menghancurkan industri dalam negeri. Sebab, produk-produk negara lain –khususnya China- bebas membanjiri pasar domestik Indonesia. Malah Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan memperkirakan potensi kehilangan pendapatan dari bea dan cukai sebesar Rp15 triliun akibat pemberlakuan ACFTA.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info