Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) kembali menyelenggarakan Konferensi Nasional APHTN-HAN (KNAPTHN-HAN) IV pada 5-8 Desember 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Konferensi tahunan ini mengangkat tema ‘Tata Kelola Penyelenggaraan Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, hingga Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund)’ sebagai respons atas dinamika tata kelola pemerintahan yang kian kompleks di era digital.
Sekretaris APHTN-HAN, Jimmy Z. Usfunan mengatakan konferensi ini telah digelar setiap tahun di berbagai lokasi di Indonesia. Seperti Bali, Batam, dan Balikpapan. Agenda rutin yang berformat call for papers ini telah menerima 354 naskah dari para pengajar dan peneliti hukum di seluruh Indonesia.
“Setelah diproses seleksi, didapatkan sekitar 125 naskah yang lolos,” kata Jimmy saat dihubungi oleh Hukumonline, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga:
- Bakal Gelar Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-4, Fokus Bahas Tata Kelola Negara di Era Digital
- Tingkatkan Kompetensi Pengajar, APHTN-HAN Gelar Penataran Hukum Keuangan Negara
Konferensi akan dibuka pada 5 Desember 2025 dengan seremoni yang menampilkan keynote speech dari Ketua MK, Suhartoyo. Pembukaan resmi akan dilakukan oleh Ketua MA, Prof. Sunarto. Malam harinya, akan diluncurkan buku "Hukum PTUN" yang dapat diunduh gratis oleh publik melalui website aphtnhan.id.
“Kita akan launching buku ‘Hukum PTUN’ yang akan kita kasih gratis di website bisa didownload siapapun,” jelasnya.
Agenda inti konferensi dimulai pada 6 Desember 2025 dengan Seminar Nasional. Acara ini akan menampilkan keynote speaker Hakim Konstitusi Prof M. Guntur Hamzah dan Menko Kumham Imipas, Prof Yusril Ihza Mahendra, yang akan menyoroti tantangan regulasi dan tata kelola pemerintahan dalam era digital.
Perspektif konferensi akan diperkaya oleh pemaparan substansial dari narasumber nasional dan internasional. Antara lain Ketua KPU, M. Afifuddin, Ketua Komisi II DPR H. M. Rifqinizamy Karyasuda, Managing Director Legal Danantara Robertus Bilitea, akademisi Stockholm University Sweden Prof. Mauro Zamboni, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Rudy.
Usai seminar, peserta konferensi akan mengikuti rangkaian empat panel tematik yang memperdalam isu-isu utama. Panel pertama, konstitusionalisme Digital: Membahas tantangan perkembangan teknologi terhadap mekanisme checks and balances dan transparansi pemerintahan.
Panel kedua, penataan Pemilu dan Pilkada: Berfokus pada penataan usai putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu. Panel ketiga, penataan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum: Mengeksplorasi koordinasi dan kebutuhan reformasi kerangka hukum. Panel keempat, ekonomi Nasional dan Investor Global: Mendalami konteks Sovereign Wealth Fund.
Selain panel nasional, konferensi juga menampilkan panel internasional bertema Meaningful (Public) Participation in Legislation Making. Panel ini akan membahas pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, termasuk dalam kondisi penggunaan mekanisme fast track legislation.
Menurut Jimmy, panel ini krusial karena menawarkan perbandingan praktik negara lain, yang sangat relevan untuk Indonesia dalam memperkuat kualitas partisipasi publik pasca-sejumlah putusan MK.
“Partisipasi publik itu kan memang keharusan, tapi partisipasi publik bermakna itu juga keharusan. Jadi bagaimana menyeimbangkan partisipasi publik dengan pembentukan regulasi kita mendengarkan itu di sini,” terangnya.
Hasil dari KNAPHTN-HAN akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi, yang akan dibacakan usai seminar dan panel. Rekomendasi ini selanjutnya akan dibukukan dan dipublikasikan melalui website aphtnhan.id agar dapat diakses publik dan menjadi masukan bagi kementerian serta lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah.
Terpisah, Ketua Departemen Akademik dan Pengajaran APHTN-HAN, Prof Rudy Lukman, berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi dan deklarasi akademik yang mendorong reformasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
“Rekomendasi tersebut dirancang untuk memperkuat prinsip good governance, memperluas ruang partisipasi publik, dan membangun sistem hukum yang lebih tanggung menghadapi tantangan era digital,” ujarnya.
Tiga alasan
Sementara, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Prof Bayu Dwi Anggono mengatakan Konferensi Nasional APHTN HAN IV merupakan konferensi nasional yang lebih spesial dari tahun sebelumnya. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, makalah yang masuk kali ini merupakan jumlah makalah terbanyak sepanjang konferensi nasional APHTN HAN diselenggarakan.
Kedua, dihadiri oleh representasi 3 (tiga) cabang kekuasaan, dari Yudisial ada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, Kekuasaan Legislatif dihadiri Ketua Komisi II dan Kekuasaan Eksekutif diwakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua KPU RI.
Ketiga, jumlah pendaftar Non Call Paper, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya minat para akademisi untuk terlibat tidak hanya sebagai pemakalah melainkan juga terlibat dalam konferensi nasional APHTN-HAN ini.
Menurut pria yang juga menjabat Kepala Badan Keahlian (BK) DPR itu, KNAPHTN-HAN adalah program rutin tahunan APHTN-HAN yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengajar HTN dan HAN. Selain itu, konferensi ini diharapkan menghasilkan pemikiran konstruktif akademisi untuk menjawab persoalan dan memberikan sumbangan pemikiran ke depan mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Negara.
Topik utama yang akan dibahas meliputi konstitusionalisme digital (Digital Constitutionalism), penataan pemilu dan pilkada. Kemudian penataan kewenangan dan kelembagaan penegak hukum, pengelolaan investasi negara (Sovereign Wealth Fund). Dan Meaningful (Public) Participation in the Legislation Making.
“Diharapkan Penyelenggaraan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-IV akan menguatkan peran APHTN HAN yang ‘Inklusif dan Kontributif,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebagai bagian dari misi sosial, APHTN-HAN juga membuka penggalangan dana untuk masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh). Donasi akan disalurkan melalui pengurus wilayah APHTN-HAN di daerah masing-masing, dengan puncak penggalangan dana berlangsung selama acara konferensi Agenda konferensi akan ditutup pada 8 Desember 2025, didahului oleh acara jejaring informal berupa city tour Labuan Bajo bagi peserta pada 7 Desember 2025.
















