Segera Rampungkan Regulasi Kewarganegaraan
Berita

Segera Rampungkan Regulasi Kewarganegaraan

Salah satu pekerjaan rumah warisan Hamid Awaluddin adalah penataan regulasi dan kebijakan kewarganegaraan.

Mys/CRN/CRM
Bacaan 2 Menit
Segera Rampungkan Regulasi Kewarganegaraan
Hukumonline

 

Peraturan organik lain yang diamanatkan UU Kewarganegaraan adalah PP tentang Tata Cara Mengajukan dan Memperoleh Kewarganegaraan, PP tentang Persyaratan dan Tata Cara Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan, dan PP tentang Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta yang dikonfirmasi mengenai perkembangan peraturan pelaksanaan UU Kewarganegaraan itu tak banyak memberikan penjelasan. Masih dalam proses, ujarnya singkat.

 

Lalu, apa gunanya ketentuan pasal 45 yang mewajibkan peraturan pelaksanaan itu sudah harus selesai enam bulan sejak 1 Agustus 2006? Pada masa menjabat, Hamid beberapa kali menyatakan komitmen Pemerintah dalam mempermudah urusan dokumen kewarganegaraan.

 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut politik hukum baru, sehingga perlu menata ulang perangkat yang ada. Salah satu politik hukum baru itu adalah memperlakukan anak yang lahir dari pasangan WNI-WNA memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Kebijakan ini membawa konsekwensi, orang tua tidak lagi harus bolak balik mengurus administrasi ke Imigrasi setempat untuk memperpanjang masa tinggal anaknya. 

 

Pada masa menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin termasuk yang giat mensosialisasikan kebijakan hukum baru di bidang kewarganegaraan. Ia tercatat memberikan secara simbolis SK kewarganegaraan ganda terbatas di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Hamid juga sudah sempat menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M80. HL-04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai WNI yang Berkewarganegaraan Ganda. Satu lagi adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

 

Kalangan pelaku perkawinan campuran berharap Andi Mattalata yang menggantikan Hamid meneruskan kebijakan terdahulu dan segera merampungkan penataan kewarganegaraan di Indonesia. Kami berharap amanah UU Kewarganegaraan segera dilaksanakan, ujar Enggi Holt.

 

Menurut Ketua Umum Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC Melati) itu, penataan kewarganegaraan berpacu dengan waktu. Sebab, undang-undang hanya memberi waktu tiga tahun untuk menyesuaikan. Bila pelaku perkawinan campuran tidak mengurus anak-anak mereka hingga tiga tahun sejak UU Kewarganegaraan berlaku, anak-anak mereka akan menjadi WNA. Jangan sampai urusan kewarganegaraan menjadi tersendat, tambah Enggi.

 

UU Kewarganegaraan mulai berlaku pada 1 Agustus 2006. Berdasarkan pasal 45, enam bulan sejak masa berlaku tersebut, peraturan pelaksanaan UU Kewarganegaraan sudah harus lahir. Faktanya, enam bulan sudah berlalu, peraturan organik dimaksud tak kunjung bertambah selain yang terbit semasa Hamid. Selain dua Peraturan Menteri tadi, sudah terbit juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2007 yang antara lain mengatur besaran biaya mengurus kewarganegaraan. PP ini merupakan amanat pasal 12 ayat (2) UU Kewarganegaraan.

Halaman Selanjutnya:
Tags: