Perusahaan pengguna jasa alih daya (outsourcing) diminta lebih cermat menyusun perjanjian kerja sama dengan vendor menyusul berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Kontrak yang tidak disusun secara komprehensif dinilai berpotensi memicu sengketa hukum, pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, hingga mengganggu operasional perusahaan.
Partner Trilexica at Law, Ida Bagus Adhitya Pudja, mengungkapkan terdapat sejumlah red flag dalam kontrak outsourcing yang kerap ditemukan berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan kantornya.
"Red flag kontrak outsourcing yang perlu diperhatikan, ini berdasarkan pengalaman kami. Pertama, pekerjaan yang dialihdayakan justru merupakan pekerjaan inti atau core business. Ini secara hukum jelas melanggar Permenaker," ujarnya dalam Pelatihan Hukumonline bertajuk Strategi Tata Kelola Outsourcing Perusahaan dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan dan Hubungan Industrial di Jakarta, Selasa (28/7).
Baca Juga:
- Outsourcing Pasca Permenaker 7/2026: Sanksi, Potensi Sengketa, dan Mitigasi Risiko Hukumnya
- Keliru Kelola Outsourcing, Perusahaan Bisa Dianggap Jadi Pemberi Kerja Langsung
Adapun jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi, pekerjaan penunjang sektor pertambangan, perminyakan, gas dan ketenagalistrikan, serta satu kategori baru berupa layanan penunjang operasional.
Kemudian, pria yang akrab disapa Didit itu menyebut red flag lainnya adalah tidak ada pembatasan terkait jenis pekerjaan penunjang, tidak ada klausul mengenai upah, BPJS, lembur, dan hak normatif lainnya.
“Tidak ada mekanisme penggantian pekerja apabila bermasalah (replacement clause). Nah, ini juga penting penggantian pekerja ini harus ada clause-nya supaya tidak mengganggu operasional penunjang di perusahaan,” imbuhnya.
















