Berdasarkan UU KPK, DPR harus telah menetapkan pimpinan KPK terpilih paling lama tiga bulan setelah Presiden mengirimkan daftar nama calon pimpinan (capim) KPK. Presiden telah mengirimkan daftar nama capim KPK pada 19 Agustus 2011 lalu. Namun, hingga kini, Komisi III DPR masih belum selesai menggelar fit and proper test terhadap para calon pimpinan (capim) KPK.
Alih-alih segera menyelesaikan fit and proper test, Selasa lalu Komisi III malah mengundang Menteri Hukum dan HAM bersama Panitia Seleksi (Pansel) untuk membahas hal yang sebenarnya tidak begitu substansi, yakni kesalahan administrasi pada surat kuasa LHKPN Abraham Samad.
Bahkan, pembahasan itu pun harus tertunda sehari lagi karena ketidakhadiran Ketua Pansel Patrialis Akbar. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan permasalahan dapat cepat diselesaikan, tapi kenyataannya pembahasan malah terfokus pada hal-hal yang sifatnya administratif. Ujungnya, fit and proper test pun kembali tertunda dan baru dapat dilanjutkan pada Senin, 28 November 2011.
Tindakan Komisi III ini dikritik oleh sejumlah pihak, bahkan oleh sejumlah anggota Komisi III sendiri. Anggota Pansel Imam Prasojo mengatakan sebenarnya masalah kesalahan administrasi ini sudah selesai dan diakui Pansel. “Ketika itu kita meminta staf untuk mengikuti format yang disiapkan oleh KPK. karena formulir itu bisa didownload dimana saja, pada waktu itu staf mendownload di website milik Depkeu,” katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (26/11).
Imam berharap anggota dewan tidak lagi berputar-putar untuk membahasnya karena kekeliruan ini masih bisa diperbaiki.
“Kan di sini ada panduan. Formulir LHKPN yang telah diisi dengan benar dan lengkap beserta surat tanda bukti kepemilikan harta kekayaan yang telah disampaikan ke KPK, selambat-lambatnya dua bulan sejak penyelenggara memang jabatan. Artinya masih bisa diperbaiki,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Menurutnya, pembahasan mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan Pansel ini tidak perlu berlama-lama, bahkan memakan waktu sampai dua hari. Adnan khawatir jika perdebatan seperti ini terus dibiarkan, waktu yang dimiliki Komisi III untuk melucuti soal substansi harta kekayaan capim KPK menjadi terbuang.
Padahal, mengacu Pasal 30 UU KPK, Komisi III ini sudah lewat dari jadwal yang seharusnya ditetapkan dalam UU. “Tanggal 19 Agustus 2011 Presiden telah mengirimkan surat 8 capim KPK kepada Ketua DPR. Dan di dalam UU KPK dikatakan bahwa 3 bulan maksimal Komisi III harus memilih siapa yang akan diangkat sebagai pimpinan KPK,” terangnya.
Nah, kalau dihitung per tanggal penyerahan surat itu, sekarang sudah lewat dari tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam UU KPK. Oleh karenanya, Adnan menilai perdebatan mengenai kesalahan administrasi itu sebenarnya tidak perlu diselesaikan dalam waktu dua hari.
Ada lobi
Pendapat ini pun diamini oleh Koordinator Lingkat Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Dia mengatakan, meski masalah administrasi LHKPN penting, yang lebih penting lagi adalah isi dari LHKPN itu. Jadi, yang seharusnya diteliti Komisi III adalah apakah isi LHKPN itu benar atau tidak. Ketika ada kesalahan yang bersifat administratif, sejatinya masalah itu bisa diselesaikan dalam hitungan hari dan tidak membuang banyak waktu. Maka dari itu, Ray melihat adanya upaya mengulur-ngulur waktu untuk melakukan lobi-lobi.
Anggota Komisi III dari fraksi PDIP Trimedya Panjaitan pun merasakan hal yang sama. “Yang disampaikan Pak Ray Rangkuti memang terus terang saya agak mencium itu dengan adanya delay ini,” tuturnya.
Sebab, menurut Trimedya, dirinya pada hari Selasa pekan lalu sudah mengusulkan agar permasalahan mengenai administrasi LHKPN ini dapat diselesaikan walau tanpa kehadiran Ketua Pansel. Sehingga, pada hari Rabu, Komisi III dapat kembali melanjutkan fit and proper test capim KPK sampai hari Kamis. Namun, mayoritas dari fraksi-fraksi lainnya di Komisi III menolak dan menginginkan agar fit and proper test dilanjutkan hari Senin (28/11).
Oleh karena PDIP bukan fraksi yang mayoritas, akhirnya usulan Trimedya tidak disetujui. Padahal mantan pimpinan Komisi III ini mengaku sangat bersemangat untuk mendalami sejumlah hal di fit and proper test itu. Dan sejak kejadian itu, “saya agak-agak mencium itu. mencium upaya mundur ini dalam konteks, mungkin saja oleh fraksi-fraksi tertentu ada lobi-lobi yang masih perlu ditingkatkan.”
Pendapat ini juga ditanggapi anggota Komisi III dari fraksi Golkar, Nudirman Munir. “Itulah kita tidak mau terlalu ikutan. Karena itu, kita maunya langsung Kamis itu juga. Tapi, mayoritas menghendaki Senin, yang nanti akan bertele-tele lagi waktu minta kesediaan Pak Busyro. Belum tentu dia mau, karena SK Presidennya sampai dengan 2014,” ujarnya kepada hukumonline.
Kalau ini tejadi, lanjut Nudirman, baru lah orang sadar bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (10) UU KPK, mewajibkan DPR memilih dan menetapkan pimpinan KPK terpilih paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden.
Empat prioritas kasus
Kemudian, terkait dengan pimpinan KPK terpilih nanti, Trimedya berharap akan terpilih pimpinan KPK yang tidak bisa diintervensi kekuasaan. Selain itu, ada empat agenda penting yang harus diselesaikan pimpinan KPK baru nantinya. Pertama, kasus Century. Kedua, kasus traveller cheque pemilihan Deputi Gubernur BI yang meski sudah mengadili puluhan mantan anggota dewan, tapi belum ada pihak pemberi yang diadili.
Ketiga, kasus mafia pajak. “Yang sudah berkali-kali menggelar rapat bersama dengan Kepolisian, tapi sampai sekarang hasilnya mana? Jangan sampai hanya sampai pada Gayus dan dua atasannya,” tutur Trimedya. Dan keempat, adalah kasus wisma atlet. “Jangan sampai hanya dilokalisir sampai Nazaruddin saja.”
Pimpinan KPK terpilih ini, menurut Trimedya juga harus siap menghadapi masa-masa kritis menjelang Pemilu 2014. Sebab, diprediksi akan banyak aksi dari lawan-lawan politik. Untuk itu, politisi PDIP ini berharap pimpinan KPK ke depan adalah pimpinan KPK yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi.
















