Aguswandi Tanjung mungkin tak menyangka dirinya akan berurusan dengan hukum, dan bahkan berstatus terpidana, cuma gara-gara perbuatan mengisi ulang (recharge) telepon selulernya. Faktanya, Aguswandi telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun hanya divonis pidana percobaan, kasus Aguswandi adalah satu potret tentang dinamika kehidupan di rumah susun atau belakangan populer disebut apartemen. Dinamika itu salah satunya bisa berujung sengketa seperti yang dialami Aguswandi.
Berdasarkan catatan hukumonline, kasus Aguswandi bukan satu-satunya sengketa antara penghuni dengan pengelola yang bergulir ke proses hukum, pidana maupun perdata. Kasus lainnya adalah sengketa antara Persatuan Penghuni Rumah Susun Mangga Dua Court dengan PT Duta Pertiwi Tbk terkait status tanah dimana Apartemen Mangga Dua Court berdiri. Kasus ini bergulir ke proses hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara.
Menyikapi fenomena sengketa antara penghuni dengan pengelola yang seringkali sampai ke pengadilan, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Arie Sukanti Hutagalung berpendapat sengketa di rumah susun sebaiknya tidak segampang itu dibawa ke pengadilan. Menurutnya, pihak-pihak yang bersengketa semestinya menempuh upaya-upaya di luar proses pengadilan terlebih dahulu.
“Kalau mudah dibawa ke pengadilan, itu terlalu,” ujar Prof Arie saat menjadi pembicara dalam acara “Diskursus: Comparative Study of Condominium Law” di Kampus FHUI, Depok, Kamis (20/10).
Pada prinsipnya, kata Prof Arie, baik pengelola maupun penghuni harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dari sisi penghuni, kewajiban itu biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan penghuni apartemen seperti dilarang membuat kegaduhan, dilarang menjemur pakaian di balkon, dan sebagainya. Sementara, dari sisi pengelola, kewajiban itu salah satunya adalah menyediakan fasilitas yang memadai.
“Ketika terjadi pelanggaran oleh penghuni, pengelola sebenarnya dapat menggunakan langkah-langkah awal seperti memberi peringatan, memadamkan listrik untuk sementara waktu, atau menempuh proses mediasi terlebih dahulu,” paparnya.
Menurut Prof Arie, di beberapa negara seperti Singapura dan Australia sengketa yang terjadi di rumah susun (apartemen) biasanya diselesaikan dengan mekanisme internal terlebih dahulu. “Di negara seperti Australia, ada lembaga bernama Strata Council yang menjadi forum penyelesaian sengketa,” dia menambahkan.
Kalaupun tidak bisa diselesaikan secara internal, kata Prof Arie, para pihak yang bersengketa dapat membawa masalah tersebut ke Dinas Perumahan. Sayangnya, belum banyak orang mengetahui keberadaan dan fungsi Dinas Perumahan. “Saya beberapa kali dimintai bantuan oleh Dinas Perumahan untuk menyelesaikan sengketa,” tukasnya.
Dalam acara yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Stellenbosch University, Afrika Selatan, Prof Cornelius Van Der Merwe mengatakan sengketa yang terjadi antara penghuni dengan pengelola memang idealnya diselesaikan di luar pengadilan. Pertimbangannya, mekanisme non pengadilan tidak memakan banyak biaya.
Sebagai perbandingan, kata Prof Cornelius, di Afrika Selatan, sengketa seperti ini diselesaikan melalui mekanisme tribunal yang beranggotakan orang-orang yang ahli di bidang kondominium. Nantinya, tribunal akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bersifat mengikat untuk para pihak yang bersengketa. “Tetapi, kalau memang terkait perbuatan pidana, maka memang seharusnya dilaporkan ke polisi,” tukasnya.
RUU tentang Rumah Susun yang baru saja disetujui DPR dan Pemerintah, Pasal 105 ayat (1) menegaskan bahwa sengketa di bidang rumah susun diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat. Lalu, ayat (2) mempersilakan para pihak yang bersengketa untuk langsung menggugat di pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan yang disepakati jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
Ayat (3) memerinci mekanisme di luar pengadilan itu di antaranya arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan/atau penilaian ahli. Terakhir, ayat (4) menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
















