Dalam penegakan hukum ada sebuah asas legalitas dan asas oportunitas dengan menimbang manfaat apakah suatu tindak pidana dapat diteruskan atau tidak, hal ini terdapat di dalam seponering.
Dalam seponering dapat dipakai asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana dengan pertimbangan jika orang tersebut dituntut, maka akan mengganggu kepentingan umum.
Sesuai Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, seponering atau pengeyampingan perkara demi kepentingan umum (biasa disebut deponering) adalah kewenangan Jaksa Agung. Kepentingan umum di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang dimaksud adalah kepentingan bangsa, negara, dan atau kepentingan masyarakat luas.
Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir mengatakan bahwa belum ditemukan ketentuan lanjutan mengenai ukuran yang jelas dari frasa ‘kepentingan umum’ dalam seponering.
“Semestinya, jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan, wewenang itu harus ada parameter penggunaannya, seperti penyidik Kepolisian. Kepolisian diberi ancer-ancer kalau menangkap orang atau menetapkan tersangka ada SOP-nya,” jelasnya kepada Hukumonline beberapa waktu lalu.
Baca:
- Seponering Jangan Jadi Jalan Keluar yang Dipaksakan
- MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara
Salah satu kasus seponering yang pernah terjadi yaitu kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Demi kepentingan umum, Jaksa Agung kala itu, HM Prasetyo menyebutkan keduanya memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga diberikan seponering.
