Serba-Serbi Profesi Birokrat yang Menarik bagi Sarjana Hukum
Utama

Serba-Serbi Profesi Birokrat yang Menarik bagi Sarjana Hukum

Mulai dari perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, hingga profesi di Biro Hukum Komdigi, sarjana hukum memiliki pilihan profesi yang luas.

CR 36
Bacaan 3 Menit
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum, Leideno Eerstyano. Foto: Tangkapan layar Zoom
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum, Leideno Eerstyano. Foto: Tangkapan layar Zoom

Sarjana hukum memiliki berbagai pilihan profesi yang tidak terbatas pada Aparat Penegak Hukum (APH). Beberapa di antaranya adalah profesi di lingkungan kementerian dan lembaga. Sama seperti APH, profesi-profesi hukum ini juga memiliki dampak besar kepada masyarakat.

Sebagai upaya memperkenalkan sarjana hukum kepada profesi-profesi tersebut, Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Sharing Session bertema "Peran Strategis Sarjana Hukum dalam Pembentukan Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan", Jumat (17/7).

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum, Leideno Eerstyano, memaparkan pengalamannya sebagai perancang PUU. Ia menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di bidang penyusunan peraturan membawa dampak yang besar bagi masyarakat.

Baca Juga:

“Sehingga harapannya banyak memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia dan membawa amal baik untuk kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dan ASN. Dari pemaparannya, ia menyimpulkan bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada perancang perundang-undangan cukup besar.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa lingkup kerjanya mencakup pengharmonisasian PUU di lingkup kementerian dan lembaga hingga daerah. Peraturan Menteri Hukum No.7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi mengatur tata cara pengharmonisasian Undang-Undang (UU) hingga Peraturan Menteri.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info