Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai Indonesia berada dalam kondisi darurat perdagangan orang. Ini terjadi karena penegakan hukum berjalan lamban, terutama ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ketua Umum SBMI, Hariyanto, menjelaskan sepanjang 2014 SBMI mengadvokasi sekitar 321 kasus buruh migran. Dari jumah itu 79 buruh migran yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang hakekatnya memenuhi unsur jadi korban TPPO. Indikasinya bisa terlihat dari cara perekrutan yang menggunakan iming-iming, tempat penampungan yang tak layak, dan eksploitasi terhadap buruh migrant.
Walau terindikasi sudah memenuhi unsur, Hariyanto menyayangkan sikap kepolisian yang lambat dalam menangani kasus-kasus TPPO. Dari lima perusahaan penyalur ABK yang diadukan SBMI ke Bareskrim Mabes Polri, sebagian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan sisanya ke Polda Jawa Tengah. Namun, terhitung sejak Maret 2014 sampai sekarang proses penyidikannya belum selesai. Bahkan Polda Jawa Tengah menghentikan (SP3) kasus tersebut karena dianggap tidak memenuhi unsur.
“Kami menilai ada unsur TPPO dalam kasus tersebut dan kami juga punya alat bukti lengkap. Tapi kami heran kenapa kepolisian tidak mau membawa kasus tersebut ke ranah UU Pemberantasan TPPO,” kata Hariyanto kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Komnas Perempuan di Jakarta, Jumat (27/2).
Hariyanto tidak ingin kasus yang menimpa puluhan ABK itu hanya dibawa ke ranah perdata yakni mengacu UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN). Sebab, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan penyalur tergolong ringan yakni administratif.
Kesulitan juga dihadapi SBMI ketika mengadukan kasus TPPO kepada lembaga terkait seperti BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan. BNP2TKI hanya melakukan mediasi atau sekadar menerbitkan rekomendasi kepada Kemenaker untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada PJTKI/PPTKIS. Setelah rekomendasi terbit, Kemenaker tidak otomatis menjatuhkan sanksi. Ditjen Binapenta Kemenaker masih melakukan mediasi ulang. Selain prosesnya lama, penyelesaian kasus ini terancam mandek.
Walau pemerintah sudah membentuk gugus tugas anti TPPO di berbagai daerah, tapi faktanya tidak ada hasil yang signifikan. Hariyanto menilai gugus tugas yang terdiri dari berbagai unsur itu belum maksimal melaksanakan tugasnya mencegah terjadinya TPPO.
Konsultan Hukum SBMI, Irwan Syahrizal, juga menyayangkan kepolisian yang tidak mengungkap TPPO yang menimpa buruh migran secara serius. Padahal dalam beberapa kasus yang diadvokasi SBMI banyak bukti yang menunjukan terjadinya TPPO. Salah satunya pemalsuan dokumen. “Kasus pemalsuan dokumen pimpinan KPK cepat sekali diusut polisi, tapi kenapa pemalsuan dokumen buruh migran tidak,” tukasnya.
Irwan mengatakan beberapa waktu lalu SBMI sudah bertemu Wakapolri, Badrodin Haiti. Pada kesempatan itu Wakapolri dan jajarannya berkomitmen untuk menindak tegas kasus-kasus TPPO. Selaras itu Propam Mabes Polri berjanji pekan ini akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan SBMI terhadap Polda Jawa Tengah. “Kami tidak mau sekadar komitmen tapi harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
SBMI dan Aliansi Masyarakat Sipil Anti Perdagangan Orang (Amasiaga) menuntut kepolisian memprioritaskan pemberantasan TPPO sebagaimana pernah dilakukan pada saat Polri dipimpin Bambang Hendarso Danuri.
Mereka juga mendesak jajaran Polri yang bertugas di lingkungan BNP2TKI untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penindakan kepada pelaku TPPO.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto, menjelaskan sepanjang 2014 SBMI mengadvokasi sekitar 321 kasus buruh migran. Dari jumah itu 79 buruh migran yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang hakekatnya memenuhi unsur jadi korban TPPO. Indikasinya bisa terlihat dari cara perekrutan yang menggunakan iming-iming, tempat penampungan yang tak layak, dan eksploitasi terhadap buruh migrant.
Walau terindikasi sudah memenuhi unsur, Hariyanto menyayangkan sikap kepolisian yang lambat dalam menangani kasus-kasus TPPO. Dari lima perusahaan penyalur ABK yang diadukan SBMI ke Bareskrim Mabes Polri, sebagian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan sisanya ke Polda Jawa Tengah. Namun, terhitung sejak Maret 2014 sampai sekarang proses penyidikannya belum selesai. Bahkan Polda Jawa Tengah menghentikan (SP3) kasus tersebut karena dianggap tidak memenuhi unsur.
“Kami menilai ada unsur TPPO dalam kasus tersebut dan kami juga punya alat bukti lengkap. Tapi kami heran kenapa kepolisian tidak mau membawa kasus tersebut ke ranah UU Pemberantasan TPPO,” kata Hariyanto kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Komnas Perempuan di Jakarta, Jumat (27/2).
Hariyanto tidak ingin kasus yang menimpa puluhan ABK itu hanya dibawa ke ranah perdata yakni mengacu UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN). Sebab, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan penyalur tergolong ringan yakni administratif.
Kesulitan juga dihadapi SBMI ketika mengadukan kasus TPPO kepada lembaga terkait seperti BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan. BNP2TKI hanya melakukan mediasi atau sekadar menerbitkan rekomendasi kepada Kemenaker untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada PJTKI/PPTKIS. Setelah rekomendasi terbit, Kemenaker tidak otomatis menjatuhkan sanksi. Ditjen Binapenta Kemenaker masih melakukan mediasi ulang. Selain prosesnya lama, penyelesaian kasus ini terancam mandek.
Walau pemerintah sudah membentuk gugus tugas anti TPPO di berbagai daerah, tapi faktanya tidak ada hasil yang signifikan. Hariyanto menilai gugus tugas yang terdiri dari berbagai unsur itu belum maksimal melaksanakan tugasnya mencegah terjadinya TPPO.
Konsultan Hukum SBMI, Irwan Syahrizal, juga menyayangkan kepolisian yang tidak mengungkap TPPO yang menimpa buruh migran secara serius. Padahal dalam beberapa kasus yang diadvokasi SBMI banyak bukti yang menunjukan terjadinya TPPO. Salah satunya pemalsuan dokumen. “Kasus pemalsuan dokumen pimpinan KPK cepat sekali diusut polisi, tapi kenapa pemalsuan dokumen buruh migran tidak,” tukasnya.
Irwan mengatakan beberapa waktu lalu SBMI sudah bertemu Wakapolri, Badrodin Haiti. Pada kesempatan itu Wakapolri dan jajarannya berkomitmen untuk menindak tegas kasus-kasus TPPO. Selaras itu Propam Mabes Polri berjanji pekan ini akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan SBMI terhadap Polda Jawa Tengah. “Kami tidak mau sekadar komitmen tapi harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
SBMI dan Aliansi Masyarakat Sipil Anti Perdagangan Orang (Amasiaga) menuntut kepolisian memprioritaskan pemberantasan TPPO sebagaimana pernah dilakukan pada saat Polri dipimpin Bambang Hendarso Danuri.
Mereka juga mendesak jajaran Polri yang bertugas di lingkungan BNP2TKI untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penindakan kepada pelaku TPPO.
