Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh (FB) DKI Jakarta, menyambangi gedung Balai Kota Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp3,7 juta. Menurut anggota presidium FB DKI Jakarta, Bayu Murniyanto, wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sepakat dengan hasil survey yang sudah dilakukan serikat pekerja. Pernyataan wakil gubernur yang disapa Ahok itu menurut Bayu disampaikan ketika berdiskusi dengan perwakilan massa aksi.
Dalam pertemuan itu, Bayu mengatakan serikat pekerja memberi rumusan penghitungan pengupahan dan komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Dari hasil survey dan perhitungan serikat pekerja, Bayu mengatakan besaran KHL sekitar Rp3,1 juta dan UMP DKI Jakarta RP 3,7 juta.
Ketika menyodorkan hasil itu kepada Ahok, Bayu mengatakan Wagub menilai perhitungan tersebut logis. Menurutnya, Ahok berjanji akan memperjuangkan besaran UMP DKI Jakarta 2014 yang diusulkan serikat pekerja. Tentu saja hal itu dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan lain, seperti pengusaha.
“Ahok bilang tuntutan kita Rp3,7 juta (UMP Jakarta 2014,-red) masuk akal,” kata Bayu kepada hukumonline di depan gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (3/9).
Walau menyambut baik pernyataan Ahok, tapi Bayu mengatakan serikat pekerja akan mengawal implementasinya. Namun, jika pada praktiknya nanti Pemda Jakarta menerbitkan besaran UMP 2014 di bawah apa yang diutarakan Ahok, Bayu menilai hal itu sebagai dampak dari intervensi pemerintah yang menerbitkan kebijakan paket ekonomi. Sebab salah satu kebijakan itu menyasar agar besaran UMP ditekan seminim mungkin.
Dalam rumusan penghitungan upah yang disampaikan kepada Ahok, Bayu mengatakan ada sejumlah komponen KHL yang perlu diperbaiki untuk UMP 2014. Yaitu sewa rumah yang tadinya dihitung satu petak atau ruangan sebesar 3 kali 4 meter, diganti menjadi 3 petak. Bayu melihat selama ini pekerja hidup di lingkungan yang tidak layak karena menyewa kontrakan satu petak, sehingga tidak ada ruang untuk memasak dan menerima tamu. Untuk itu dalam UMP 2014, sewa rumah harus diubah berdasarkan tiga petak yang terdiri dari ruang tamu, dapur dan tidur.
Untuk transportasi, serikat pekerja menginginkan agar sebulan dihitung Rp570 ribu dan air PAM RP100 ribu. Bayu menuturkan perbaikan kualitas atau besaran komponen itu harus dilakukan terhadap jenis lainnya. Seperti biaya listrik, makan dan minum. Bayu pun menampik tudingan pihak tertentu yang menyebut kenaikan UMP mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari pantauannya, hal itu tidak terjadi karena perusahaan yang diklaim tutup, masih beroperasi dan merekrut pekerja baru.
Terpisah, Ahok mengatakan jika kenaikan UMP DKI Jakarta 2014 sebesar Rp3,7 juta dirasa terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan pengusaha. Walau begitu, Ahok menyebut Pemda Jakarta membantu meringankan biaya hidup kaum pekerja lewat bermacam program sosial. Seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, akan disediakan tempat tinggal murah berupa rumah susun (rusun) di berbagai wilayah di Jakarta.
"Program-program ini memang ditujukan untuk meringankan beban biaya hidup mereka (para buruh). Bahkan sekarang kita sedang siapkan transportasi murah. Jadi, warga cukup membayar 10 persen dari UMP tahun ini," ujar Ahok.
Meskipun demikian, Ahok mengaku akan menindak tegas perusahaan yang mengupah para pekerjanya di bawah angka KHL sekarang, yaitu Rp1.978.789 per bulan. "Kalau pihak perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai KHL, maka silahkan keluar dari Jakarta dan mencari daerah lain yang besaran KHL-nya lebih rendah dari Jakarta," tuturnnya.
