Setelah Sertifikat, KPK Telusuri Penganggaran Hambalang
Berita

Setelah Sertifikat, KPK Telusuri Penganggaran Hambalang

Mekanisme persetujuan atas kontrak tahun jamak.

FAT
Bacaan 2 Menit

Anny uga mengaku ditanya proses persetujuan proyek dilakukan secara tahun jamak (multiyears). Proses ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak tahun jamak adalah perikatan antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang atau pemilik jasa dalam pekerjaan barang dan jasa. PMK itu sendiri rujukannya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Semuanya mengatur mengenai persetujuan kontrak tahun jamak. Terutama untuk kegiatan yang teknis dan membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan," tutur mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu ini.

Mulia P. Nasution juga mengaku ditanya penyidik perihal proses penganggaran proyek yang menelan uang negara Rp2,5 triliun itu. Penyidik juga bertanya tentang disposisi Mulia ke Dirjen Angggaran. Sayang, ia tak menjelaskan materi disposisi dimaksud. "Ada 17 pertanyaan yang tentunya tidak bisa saya ungkapkan. Silakan ditanyakan materinya kepada KPK sendiri," kata Mulia.

Ditambahkan Mulia, seluruh mekanisme penganggaran dilakukan Kemenkeu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Mekanisme ini pula yang membuat terdapatnya alokasi anggaran untuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Jawa Barat itu.

"Tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas kita, berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam pengurusan anggaran," ujar Mulia yang pemeriksaannya selesai lebih dahulu ketimbang Anny.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info