Bahkan dalam perjalanannya, RTRW Kab. Sidoarjo itu, kata Santoso semakin ditegaskan dengan Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jatim 2005-2020. Di dalam Perda itu dijelaskan bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya Porong, tidak diperuntukkan bagi sektor pertambangan.
Meski demikian, Santoso menjelaskan, ada beberapa pengecualian terkait masalah pertambangan di Sidoarjo. Menurut Santoso, aktivitas pertambangan yang dibolehkan hanyalah yang berkategori Galian C. Contohnya adalah penambangan pasir. Itu nanti akan ditetapkan di dalam SK Bupati, tandasnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Santoso, Otto malah menuding Santoso tidak komprehensif memahami Perda No 16 Tahun 2003. Di dalam lampiran Perda itu disebutkan bahwa sektor pertambangan masuk ke dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo, dalihnya.
Tidak Logis
Ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (19/9), Santoso menyatakan bukti yang diajukan oleh Lapindo terkait masalah tata ruang Sidoarjo adalah bukti yang tidak logis. Sangat tidak logis karena Lapindo mengacu pada revisi RTRW yang katanya dikeluarkan pada 2002. Sementara RTRW Sidoarjo saja baru ditetapkan pada 2003. Ini sangat aneh, karena apa yang mau direvisi jika belum ada bahan yang hendak direvisi, terangnya.
Selain itu, Santoso juga menjelaskan kejanggalan lain yang terdapat di dalam bukti milik Lapindo. Menurutnya, adalah hal yang janggal ketika Lapindo menggunakan revisi RTRW yang dikeluarkan Bappekab. RTRW, kata Santoso, dituangkan ke dalam Perda. Sementara seperti diketahui, Perda adalah hasil kesepakatan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif di daerah.
Sedangkan Bappekab hanya merupakan salah satu unsur yang ikut membantu pemerintah di daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Jadi tidak bisa Bappekab seenaknya merevisi RTRW. Kalaupun Bappekab mau merevisi, bisa melalui Bupati. Nanti Bupati yang akan membahasnya bersama DPRD, urainya.
Dalam perkara Lapindo ini, Santoso mencium ada gelagat yang tidak baik antara Lapindo dengan pihak Pemda. Pasalnya, meskipun RTRW Kab. Sidoarjo tidak membolehkan aktivitas pertambangan, terutama minyak dan gas bumi di Porong, namun Pemda tetap saja memberikan perizinan kepada Lapindo. Ada apa di balik ini? Kok bisa Lapindo mendapatkan izin prinsip, izin lokasi dan Amdal? Padahal untuk mendapatkan itu semua, syarat dasar yang harus diperhatikan adalah peruntukan wilayah yang tertuang di dalam RTRW, pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pertengahan Januari lalu, Walhi mengajukan gugatan seputar rusaknya kondisi lingkungan Porong, Sidoarjo Jawa Timur akibat semburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas. Dalam gugatan beregister 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel itu, Walhi menyeret 12 pihak sebagai tergugat. Enam tergugat pertama adalah pihak swasta PT Lapindo Brantas Inc (Lapindo), PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Ltd, Pan Asia Entreprise, PT Medco Energy Tbk dan Santos Asia Pacific Pty Ltd.
