Akhirnya dalam paripurna Selasa (27/4), DPR menyetujui pembentukan tim pengawas kasus Bank Century yang merupakan salah satu rekomendasi dari kesimpulan pansus beberapa waktu lalu. Tapi belum juga disahkan pimpinan rapat, sejumlah anggota dewan interupsi. Mereka mempersoalkan mekanisme kepemimpinan tim pengawas.
Anggota DPR dari FPKS Fachri Hamzah mengatakan mekanisme ketua tim yang dipegang oleh pimpinan dewan secara bergantian menyalahi aturan Tata Tertib DPR. Ia merujuk pada Pasal 97 Ayat (4) Tatib yang menjelaskan bahwa, tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR. Menurut Fachri, kepemimpinan tim pengawas seharusnya tidak digilir.
Fachri mengusulkan agar pimpinan dewan mengadakan rapat kembali terkait mekanisme kepemimpinan tim pengawas. Menurutnya, harus ada penegasan dari pimpinan dewan bahwa salah satu pimpinan ditunjuk untuk menjadi ketua tim pengawas. Misalnya, untuk muatan hukum bisa diketuai oleh Priyo Budi Santoso atau untuk muatan ekonomi bisa diketuai oleh Anis Matta. “Kadang-kadang pimpinan kasih contoh tidak ikut Tatib sih, coba pimpinan disiplin sedikit,” sindirnya.
Anggota DPR dari Partai Hanura Erik Satria Wardhana mengatakan, mekanisme bergilir untuk ketua tim hanya akan menambah gemuk komposisi tim pengawas. Pasalnya, jika seluruh pimpinan DPR menjadi ketua tim, maka komposisi tim pengawas tidak lagi 30 orang, melainkan 35 orang. “Saya sepakat Fachri, tidak perlu ada pimpinan bergiliran, pimpinan diserahkan ke 30 orang tim pengawas,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membantah mekanisme bergiliran dikatakan menyalahi Tatib. Menurutnya, ketentuan Tatib yang menjelaskan bahwa tim dipimpin oleh salah satu pimpinan dewan sudah terakomodir. Hanya saja sifat dari kerja ketua tim dilakukan secara bergiliran perbulannya. “Tetap tidak menyalahi Tatib. Dipimpin salah satu tiap bulannya, bulan pertama saya, kedua Pramono, bulan ketiga Marzuki, keempat Anis dan kelima Taufik. Terus seperti itu jika dirasa kerja tim belum selesai,” katanya.
Untuk tugas tim pengawas sendiri, menurut Priyo, tim akan mengawasi pelaksanaan rekomendasi paripurna untuk keputusan angket kasus Century. Tim juga ditugasi meneliti penelusuran aliran dana dan proses pemulihan aset. “Untuk proses pemulihan aset, saya minta aparat yang berwenang seperti PPATK untuk dimintai keterangannya agar shahihnya tim pengawas ini.”
