Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (13/8). Penangkapan dilakukan di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Menanggapi penangkapan Rudi, Kepala Divisi Humas SKK Migas, Elan Biantoro, menduga ada kemungkinan Rudi dijebak.
MenurutElan, penangkapan yang terjadi dan sangat cepat di rumah dinas Rudi sedikit beraroma jebakan."Uang yang sebesar USD700 ribu itu saja juga enggak tahu. Bisa saja digrebek, kan ada tamu datang bawa uang segitu, tiba-tiba ada KPK datang. Bisa saja jebakan, itu bisa saja terjadi," ungkap Elan di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (14/8).
Namun, Elan mengatakan hal itu bisa saja menimpa siapapun. Dia menambahkan, saat ini pihaknya hanya menunggu kabar dari KPK. Pasalnya, Rudi Rubiandini masih diperiksa di KPK.
Ketua Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi, mengaku sangat terkejut mendengar kabar penangkapan Rudi. Menurutnya dan juga teman-temannya sesama alumni ITB, Rudi merupakan sosok yang jujur. Namun, sistem dan gelimangan uang yang ada di sekitar lembaga SKK Migas dapat membuat Rudi tergoda.
"Saya kaget juga karena menurut teman-teman di ITB, dia orangnya jujur. Tetapi karena gelimangan uang di sekitarnya, dia tidak kuat juga," kata Kurtubi.
Kurtubi menilai kewenangan yang dimiliki oleh Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang membuatnya menjadi sasaran utama yang diincar para oil trader untuk mendapatkan minyak mentah Indonesia seperti dengan menggunakan uang pelicin.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menegaskan Rudi Rubiandini tidak dipilih oleh Komisi VII DPR. Rudi ditetapkan oleh Presiden SBY melalui hasil tim yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Menurut Bambang, SBY punya kriteria memilih pejabat, yakni integritas, kapasitas dan jejeak rekam.
"Komisi VII hanya bisa melihat kapasitas saja. Secara kapasitas cukup, sedangkan jejak rekam lebih bersifat akademik daripada lapangan. Soal integritas silakan tanya pemerintah, dalam hal ini Tim Penilai," katanya.
Saat ini, menurut Bambang, semua pihak akan menunggu proses pengembangan kasus yang tengah ditangani KPK. Namun, Bambang mengingatkan harus ada pemisahan antara penyelesaian masalah individu dan institusi.
"Tentu kita semua sebagi warga negara taat dan patuh terhadap hukum. Kita tunggu saja proses yang ada di KPK," pungkasnya.
Kepentingan nasional harus diselamatkan dan tak boleh terpengaruh oleh proses hukum yang dijalani Kepala SKK Migas. Menurut Bambang, organisasi SKK Migas harus segera dikonsolidir. Sebab pemerintah punya peran sentral dalam hal ini.
Mengingat Presiden biasanya butuh waktu lama untuk mengambil keputusan terkait jabatan strategis tersebut. Bambang menyarankan untuk sementara, Wakil Kepala SKK bisa menjalankan tugas sebagai Kepala SKK sampai kemudian Presiden menetapkan pejabat definitif.
