Ketika diminta hakim tunggal, Kusno, Eggi menyampaikan replik secara lisan. Eggi menjelaskan penerbitan SKPP ditengarai karena Kejaksaan tidak kuat menghadapi intervensi publik. Kejaksaan hanya menunggu perintah dari Presiden SBY. Eggi juga menampik asumsi bahwa praperadilan yang diajukan kliennya demi menghambat pemberantasan korupsi. Ia malah menantang Wisnu adu argumen secara lisan di pengadilan. Wisnu enggan menanggapi, dan meminta waktu untuk menyampaikan duplik secara tertulis.
Dalam sidang terpisah, Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum untuk Keadilan mengajukan permohonan praperadilan lantaran menganggap penerbitan SKPP dipengaruhi anjuran Presiden SBY. Presiden memang pernah menganjurkan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dibawa ke pengadilan. Kejaksaan merupakan bawahan Presiden sehingga tidak bisa melawan. Walhasil, Kejaksaan mengeluarkan SKPP.
Senada dengan pemohon pertama, Komunitas Advokat pun meyakini bahwa secara yuridis berkas Bibit dan Chandra sudah lengkap. Seharunya, perkara tidak boleh dihentikan dengan alasan demi kepentingan hukum. Permohonan mereka, demikian pemohon berdalih, merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan. Termasuk upaya mengoreksi kesalahan kebijakan yang dapat merusak asas-asas hukum acara pidana.
