ANT | Sandy Indra Pratama
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Indonesia tidak meniru kebijakan pemberantasan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
"Jika diberlakukan di Indonesia, artinya negara berpartisipasi dalam pembunuhan berencana yang berbahaya," ujar Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Seruan ini disampaikan KontraS terkait adanya keinginan Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menerapkan kebijakan Duterte di Indonesia.
Putri melanjutkan, tindakan Duterte membunuhi para bandar narkoba, berdasarkan laporan Reuters jumlahnya sampai 900 orang, merupakan aksi di luar hukum yang tidak patut dilaksanakan di Indonesia.
Apalagi Indonesia juga punya pengalaman buruk terkait "extrajudicial killing" atau pembunuhan di luar hukum ini, tepatnya penembakan misterius (petrus) pada rentang tahun 1982--1985. Catatan KontraS, petrus menelan 514 korban jiwa dan peristiwa kelam itu belum tuntas hingga kini.
Memberantas narkoba di Indonesia, dia melanjutkan, seharusnya tidak dilakukan dengan menghilangkan nyawa dengan hukuman mati. Sebab, eksekusi mati hanya memutus mata rantai narkoba semata.