Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) kembali menyoroti isu krusial tata kelola masa depan melalui The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) 2026. Konferensi tingkat global ini diselenggarakan pada 14-16 September 2026 di Purwokerto. Rangkaian diskusi akademik tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lintas negara.
Tema utama pertemuan global ini adalah "Governing the Future Through Local Wisdom: Law, AI, and Community Environmental Resilience for the SDGs". Plt. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., menegaskan persoalan teknologi mutakhir dan keberlanjutan lingkungan kini tidak mengenal batas institusi maupun teritori negara. Karena itu, perguruan tinggi harus terus membuka ruang kolaborasi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., menyampaikan kemajuan teknologi kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Ia menekankan posisi penting sistem tata hukum dalam menghubungkan inovasi teknologi modern dengan akar kearifan lokal.
Baca juga:
- Nathalie Prasetya Putri, Wisudawati Terbaik FH Unsoed Ingin Menjadi Hakim Berintegritas
- FH Unsoed Kukuhkan 5 Guru Besar dari Berbagai Bidang, Ini Profilnya
"Tantangan kita bukanlah memilih antara teknologi atau tradisi, melainkan bagaimana hukum dapat menghubungkan keduanya secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan," tegasnya.
Apakah Data Membutuhkan Perlindungan?
Pertanyaan mengenai kedudukan data dalam perspektif rezim hukum kepemilikan menjadi salah satu sorotan diskusi. Prof. Miyuki Tsuyuki dari Teikyo University Jepang mengajak peserta membedah kembali konsep dasar perlindungan dan kepemilikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Jepang saat ini, entitas data tidak diposisikan sebagai objek hak kepemilikan benda.
Konsep pengakuan kepemilikan atas benda dalam hukum perdata umumnya dikaitkan dengan eksistensi sesuatu yang bersifat berwujud. Objek benda fisik juga harus memiliki karakter mutlak non-personal dan dapat dikendalikan secara eksklusif oleh pemilik. Mengacu pada putusan pengadilan Bitcoin Case, Tokyo District Court pada 2015, data virtual seperti bitcoin tidak serta-merta menjadi objek hak kepemilikan.
Meski bukan benda berwujud, bukan berarti data digital tidak memperoleh perlindungan hukum. Data tertentu tetap dapat dilindungi melalui instrumen kekayaan intelektual, rahasia dagang, serta perlindungan hak personal. Informasi strategis perusahaan seperti daftar riwayat pelanggan, resep formula, dan konstruksi algoritma dapat memperoleh perlindungan sebagai bagian dari rahasia dagang.
Di sisi lain, Prof. Miyuki menyoroti batasan implementasi perlindungan hak cipta terhadap teknologi mesin. Perlindungan hak cipta harus berkaitan dengan karya kreatif ciptaan akal manusia. Karya berbasis pengolahan data yang sepenuhnya dihasilkan mesin secara sepihak tidak berhak mendapatkan perlindungan hak cipta dengan dasar yang sama.
Status Hukum Algoritma AI: Dari Aturan Hukum Menuju Aturan Mesin
Kehadiran perangkat kecerdasan buatan memaksa banyak pakar hukum mempertanyakan kembali cara hukum bekerja. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. dari Universitas Hasanuddin menyoroti masa transisi yang berisiko dari konsep Rule of Law menuju era Rule of Algorithm. Sistem logika mesin AI membawa pola pengambilan keputusan otomatis yang masif serta analisis prediksi data kompleks.
Sistem tata hukum selama ini dibangun atas landasan aturan teks normatif yang dapat dibaca dan dipahami melalui logika manusia. Sebaliknya, logika internal algoritma kerap menghadirkan proses pengambilan keputusan yang tertutup, tidak transparan, dan bersifat proprietari. Kondisi tersebut menuntut sektor hukum beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip fundamental seperti perlindungan hak asasi manusia serta standar akuntabilitas.
Untuk merespons celah tata kelola hukum ini, Dr. Parulian Paidi Aritonang merekomendasikan wacana regulasi EU AI Act sebagai model referensi komparatif. Pendekatan rancangan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dinilai relevan diarahkan secara bertahap menggunakan model hukum berbasis tingkat risiko. Pendekatan tersebut mencakup kejelasan klasifikasi risiko AI, kewajiban transparansi audit, dokumentasi tata kelola data, dan jaminan keamanan siber.
Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. dari FH Unsoed juga mengingatkan pentingnya integrasi pilar pluralisme dalam pembentukan desain kebijakan publik. Kebijakan regulasi negara yang menaungi tata kelola perlindungan data dan AI tidak boleh menjadi sistem instruksi satu arah. Regulasi harus membuka partisipasi masyarakat dan berinteraksi aktif untuk merespons masukan publik atas dampak ekologis kecerdasan buatan.
Pada akhirnya, konferensi ICOLGAS 2026 menegaskan bahwa standar operasional kecerdasan artifisial harus berpusat pada masyarakat. Ketua Panitia ICOLGAS 2026, Prof. Dr. Aryuni Yulintianingsih, S.H., M.H., menegaskan konferensi lintas disiplin ini dihadirkan untuk merekam persoalan yang kompleks.
"Kami berharap gagasan yang lahir dari forum ini tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi penelitian, kebijakan, kolaborasi, dan langkah nyata di masa depan," pungkas Prof. Aryuni merangkum harapan forum internasional tersebut.
