Di tengah ketidakjelasan strategi antikorupsi nasional (lihat AntiKorupsi Dikorupsi, tajuk Hukumonline 11 Januari 2025), belakangan ini masyarakat awam banyak dibingungkan oleh keputusan dan kebijakan simpang siur yang menyangkut beberapa perkara tindak pidana korupsi. Pertama, kasus Tom Lembong yang diputus bersalah dan dihukum penjara, tetapi kemudian menerima kebijakan abolisi dari Presiden. Kedua, kasus Ira Puspadewi dan kawan-kawan yang juga dinyatakan bersalah oleh dua hakim anggota, dengan dissenting opinion dari Hakim Ketua Sunoto, dihukum penjara, tetapi kemudian “dibebaskan” oleh Presiden melalui kebijakan rehabilitasi. Ketiga, melalui keputusannya baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan judicial review atas Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) oleh sejumlah orang tertentu, tetapi malah kemudian merekomendasikan diubahnya UU Pemberantasan Tipikor karena Pasal 2 dan 3 dianggap bisa diartikan lain (multitafsir) oleh penegak hukum, sehingga tentu saja hal tersebut bisa meninbulkan penuntutan yang salah sasaran.
Kita menjadi harus melihat kembali bahwa memang perkara-perkara tersebut (perkara Tom Lembong dan perkara Ira dkk) seharusnya tidak menjadi perkara, tetapi dipaksakan menjadi perkara karena motif tertentu. Atau sederhananya, kasus-kasus kriminalisasi terhadap pejabat negara dan petinggi BUMN, terkait dengan kebijakan yang mereka lakukan yang seringkali melibatkan juga pengusaha swasta. Penegak hukum menggunakan pasal karet UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pasal 2 dan 3, dengan tekanan pada kerugian atau potensi kerugian keuangan negara, atau kerugian terhadap perekonomian negara.
Tiga kasus yang menonjol adalah kasus Tom Lembong terkait dengan kebijakan yang diambilnya sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kasus-kasus Karen Agustiawan terkait dengan kebijakannya sewaktu menjabat sebagai Dirut Pertamina, dan kasus Ira Puspadewi dan kawan-kawan terkait dengan kebijakan mereka sewaktu menjabat sebagai Direksi ASDP. Daftar perkara kriminalisasi ini bisa panjang, dan kalau mau diambil yang sedang berjalan, dan menarik perhatian publik nasional maupun internasional mungkin adalah kasus Nadiem Makarim terkait dengan kebijakannya pada waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Sebagian besar mereka dihukum oleh pengadilan, sebagian diberi pengampunan berupa abolisi (Tom Lembong) dan rehabilitasi (Ira Puspadewi). Dalam tajuk Hukumonline tersebut di atas, arah kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah adalah memberi pengampunan kepada koruptor bila mereka mengaku bersalah, meminta ampun dan mengembalikan hasil korupsinya. Arah atau rencana kebijakan tersebut ditujukan kepada mereka yang benar-benar korup, mencuri uang negara. Sedangkan dalam perkara kriminalisasi Tom Lembong dan Ira Puspadewi, jelas mereka tidak mencuri uang negara satu sen pun, bahkan kebijakan mereka sarat dengan tujuan negara untuk menghemat dan memperbaiki anggaran negara. Kalau kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan jalan pengampunan dengan pengembalian uang yang dikorupsi, maka seharusnya pendekatan dan perlakuan terhadap mereka yang dikriminalisasi, mereka yang hanya melaksanakan kebijakan dengan itikad baik, dan nyatanya tidak mengkorupsi uang negara, harus jauh lebih ringan, bahkan harus dibebaskan dari tuntutan.
Karen, Nadiem, dan mungkin masih banyak yang lain masih menghadapi tuntutan yang bisa jadi salah arah dan sasaran. Sementara itu mungkin masih banyak lagi pejabat, petinggi BUMN dan kalangan swasta yang betul-betul korup dengan mencuri uang negara, merusak lingkungan, dan menggerus masa depan bangsa, tetapi dibiarkan bebas, karena mungkin merupakan bagian dari oligarki atau karena punya koneksi politik yang kuat.
Kriminalisasi tidak akan berakhir jika penegak hukum hanya membaca dan menerapkan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor secara literal tanpa memahami maksud pembuat UU yang ingin agar UU Pemberantasan Tipikor menjadi alat hukum ampuh dalam memberantas korupsi. Dalam setiap tindak pidana, unsur mens rea (niat jahat) harus selalu hadir. Tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Harus ada niat jahat, dengan melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, yang sebagai akibatnya merugikan negara.
Namun fokus penegak hukum dalam perkara kriminalisasi adalah kerugian atau potensi kerugian keuangan negara, atau kerugian atau potensi kerugian perekonomian negara. Setelah mengira-ngira kerugian tersebut, dengan atau tanpa perhitungan yang sahih menurut undang-undang, mereka terkesan seperti mencari-cari perbuatannya, kemudian mencari pelakunya, dan memaksakan seakan kerugian tersebut disebabkan oleh pelaku tersebut dengan perbuatan tersebut.
Niat jahat dan keuntungan diri sendiri atau orang lain seringkali dikreasikan sedemikian rupa. Korban tidak bersalah berjatuhan, dan publik bereaksi, kemudian manakala reaksi publik dianggap dapat mengancam ketertiban atau popularitas penguasa, tindakan koreksi dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Koreksi atas kesalahan penuntutan sepatutnya hanya dapat dikoreksi dengan baik oleh keputusan pengadilan juga, bukan oleh tindakan politik. Koreksi oleh penguasa melalui tindakan politik hanya akan memberi justifikasi bahwa ada kesalahan dalam cara pandang dan penuntutan perkara oleh penegak hukum. Koreksi yang dilakukan tidak menghentikan kriminalisasi atas perkara yang masih berjalan, dan kriminalisasi yang mungkin akan dilakukan atas kebijakan ke depan yang dianggap merugikan negara.
Bukti lain bahwa Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor bermasalah adalah dissenting opinion dari Hakim Ketua Sunoto dalam perkara Ira Puspadewi dkk, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada niat jahat, tidak ada kerugian negara dalam perbuatan para terdakwa, bahkan yang ada adalah tindakan efisiensi yang menguntungkan ASDP. Dissenting opinion Hakim Sunoto tidak bisa dianggap remeh, karena selain yang bersangkutan adalah hakim ketua perkara tersebut, pendapatnya selaras dengan apa yang diargumentasikan oleh banyak akademisi dan ahli hukum, bahwa Ira dan dua terdakwa lainnya seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena keputusan mereka merupakan keputusan bisnis murni yang dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule, dilakukan dengan iktikad baik, dan tidak ada niat jahat (mens rea) untuk merugikan negara. Selain itu, yang juga sangat penting, tidak ada sepeserpun uang masuk ke kantong mereka.
Karena tanpa mens rea, maka tidak ada korupsi. Yang ada hanya kebijakan yang mungkin bisa salah dan bisa benar. Kerugian tanpa adanya mens rea juga acapkali terjadi, karena setiap kebijakan, karena banyak hal, yang tidak pernah bisa diperhitungkan secara rasional pada waktu kebijakan diambil, bisa mengakibatkan hasil yang baik bahkan buruk sekalipun. Buruk, rugi, tetapi tetap bukan kejahatan, dan karenanya tidak dapat dihukum pidana. Dalam kasus ASDP, justru perusahaan diuntungkan, dan terbukti tidak ada satu sen pun mengalir ke kocek Ira dan kawan-kawan. Kalau ukurannya adalah kebijakan yang salah, maka semua rezim pemerintahan negara ini sejak berdiri pasti pernah melakukan ribuan kesalahan, termasuk yang merugikan negara. Penjara kita tidak akan mampu menampung mereka yang melakukan kebijakan yang ternyata kemudian merugikan negara.
Bukti lain lagi bahwa Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor bermasalah adalah rekomendasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 tanggal 17 Desember 2025 yang menganjurkan agar dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor, khususnya Pasal 2 dan 3 direvisi untuk memperjelas definisi “perbuatan melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara” untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas. MK juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma dalam pasal-pasal tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. MK juga menyarankan agar UU Pemberantasan Tipikor lebih fokus pada aspek material, yaitu membuktikan adanya kerugian negara atau masyarakat, bukan hanya formalitas prosedur (administratif).
Secara tidak langsung MK mengakui bahwa Pasal 2 dan 3 bermasalah, bisa disalahartikan, disalahgunakan, dan karenanya dapat menghancurkan kehidupan dan reputasi orang-orang tidak bersalah dan keluarganya. Sebagai guardian of the constitution, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih sesuai dengan konstitusi, seharusnya MK lebih berani dalam mengambil sikap dengan membatalkan atau memberi interpretasi lebih konkrit atas Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor sesuai dengan rekomendasinya tersebut, dan tidak lepas tangan dengan melemparkannya kepada pemerintah dan DPR yang belum tentu menganggap UU Pemberantasan Tipikor harus diubah dengan sangat segera untuk mencegah praktik hukum dan politik yang salah kaprah.
Memasuki tahun baru, tahun yang mudah-mudahan memberi harapan, perlu cara efektif yang mungkin bisa dipikirkan dengan cepat demi masa depan penegakan hukum dan praktik politik yang lebih baik. Sehingga, persoalan-persoalan hukum yang muncul tidak lagi membebani Presiden lantaran kesalahan aparat penegak hukum yang salah menerapkan maksud dari pembuat UU.
Pertama, Presiden dapat memerintahkan penegak hukum untuk memetakan kembali dengan cepat semua perkara tipikor yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang sedang dalam taraf penyelidikan dan/atau penyidikan. Khususnya perkara yang terkait kebijakan pejabat dan/atau petinggi BUMN yang terhadapnya dapat diterapkan prinsip Business Judgment Rule sehingga tidak dapat dihukum, dan memerintahkan penegak hukum untuk menuntut bebas mereka yang sudah dalam proses persidangan, dan menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang belum diajukan ke pengadilan.
Kedua, Presiden dapat memerintahkan Menteri terkait untuk segera mengajukan usul pemerintah atas perubahan UU Pemberantasan Tipikor sebagai RUU prioritas tahun 2026 sesuai dengan rekomendasi MK. Dalam revisi ini, akademisi dan aktivis antikorupsi perlu mempastikan mengenai adanya niat jahat yang harus dibuktikan secara mutlak dan kerugian negara yang harus dibuktikan dengan perhitungan yang sah dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi. Selain itu perlu ada penekanan bahwa pemberantasan korupsi lebih fokus pada tindakan-tindakan suap, agar strategi pemberantasan korupsi nasional lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal, perlu dilakukan alignment atas UU Pemberantasan Tipikor dengan strategi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi International Pemberantasan Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga kita tidak lagi menjadi bahan tertawaan dunia internasional dalam strategi pemberantasan korupsi.
Ketiga, Presiden dapat memerintahkan penegak hukum untuk mengutamakan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindakan suap, terutama dalam pemberian izin atau lisensi dan pengadaan, sambil menunggu efektifnya perubahan UU Pemberantasan Tipikor tersebut.
Keempat, Presiden dapat memerintahkan dibuat dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang suap, benturan kepentingan, etika dan perilaku pejabat publik dan petinggi BUMN secara lebih tegas, rinci dan konkret, serta melakukan penunjukkan ulang pejabat penting negara dan petinggi BUMN penting berdasarkan semangat dalam peraturan baru tersebut.
Kelima, Presiden memerintahkan pejabat pemberi izin dan lisensi untuk memastikan bahwa pemberian izin dan lisensi terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dilakukan dengan sangat ketat, tidak diberikan kepada pejabat publik atau pihak terafiliasi dengan pejabat public. Selain itu juga memastikan bahwa penerima izin dan lisensi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan undang-undang dan praktik baik.
Kelima hal di atas semoga bukan hanya jadi harapan akhir tahun untuk menyongsong tahun baru, tetapi menjadi awal langkah nyata yang memberi peluang bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk kembali tertarik membangun bangsa, sambil merawat dan mengembangkan praktik governansi baik di pemerintahan dan swasta serta kehidupan kemasyarakatan. Selama ini rakyat sudah terlalu banyak diberi janji dan rakyat yang umumnya kini sudah melek hukum dan politik ingin agar negara ini diurus dengan lebih benar dan lebih bermartabat untuk kepentingan semua.
Arief Surowidjojo - Sentul, 31 Desember 2025
