Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berlaku sejak 17 Oktober 2024. Hal ini menandai era baru dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketua Tim Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Hendry Sasmita Yuda, menegaskan bahwa saat ini seluruh organisasi diharapkan telah memasuki fase implementasi penuh dan siap menjalankan seluruh ketentuan hukum yang diatur dalam UU tersebut.
“Ini adalah momentum krusial bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk mematuhi aturan ini. Penegakan hukum dan sanksi administratif telah berjalan sejak UU ini diundangkan,” ujarnya dalam sesi diskusi acara Legal Days 2024, Selasa (29/10)..
Dalam penerapan undang-undang ini, Hendry mengingatkan pentingnya kepatuhan penuh terhadap regulasi untuk menghindari konsekuensi hukum, termasuk denda administratif yang dapat mencapai dua persen dari total pendapatan tahunan perusahaan. “Mitigasi risiko hukum menjadi prioritas, terutama bagi perusahaan besar. Bayangkan jika harus membayar denda 2 persen dari pendapatan tahunan, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kesiapan dalam memenuhi regulasi,” ucapnya.
Baca Juga:
Hendry mengatakan perusahaan yang hanya memenuhi ketentuan minimal, seperti menghindari pelanggaran terbuka saja, tetap berpotensi menghadapi risiko hukum. Menurutnya, ada perusahaan BUMN yang mengambil pendekatan tersebut, tapi mereka tetap berisiko. Misalnya, mengumpulkan data pribadi tanpa dasar hukum atau persetujuan akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara, pemblokiran, hingga denda.
Lebih lanjut, Hendry mengungkapkan bahwa tanggung jawab dalam melindungi data pribadi seharusnya melibatkan setiap divisi di perusahaan. Pengelolaan dan perlindungan data pribadi, kata dia, bukan hanya tanggung jawab satu divisi, tetapi semua pihak. HR, IT, Legal, dan Customer Care. Semuanya memiliki peran masing-masing dalam menjaga keamanan data yang mereka kelola.
Dari segi kesiapan, Hendry menekankan perlunya perubahan pola pikir. “Dulu, mungkin kita menganggap data pribadi bisa kita gunakan sesuka hati. Kini, data pribadi adalah amanah, dan kita wajib transparan serta bertanggung jawab terhadap akuntabilitasnya,” ujarnya.
Menurut dia, seringkali implementasi perlindungan data pribadi terganggu karena kurangnya dukungan dari manajemen. Namun, dengan adanya kepatuhan penuh dari manajemen, dia yakin perusahaan dapat menjalankan tata kelola data pribadi secara optimal,
















