Menurut Purwono, pihaknya berkeberatan jika subsidi listrik ini salah sasaran. Meski besar, subsidi TDL tidak sebesar BBM. Pemberian subsidi didasari atas daftar subsidi yang dimiliki oleh PLN.
"Tidak mungkin pemberian subsidi ini salah sasaran. Subsidi listrik hanya diberikan kepada mereka yang berlangganan listrik dengan daya 450 VA ke bawah," tegas Purwono.
Kenapa bisa tepat sasaran? Purwono menambahkan bahwa subsidi listrik ini tidak langsung kepada konsumen, melainkan dikoordinasikan melalui pemerintah dengan berdasarkan pada daftar subsidi yang dimiliki oleh PLN.
Purwono mengakui, untuk industri memang pemerintah melakukan perbedaan perlakukan. "Sudah lama sektor industri menikmati subsidi pemerintah," cetus Purwono.
Cara pengalihan
Kenaikan BBM dan TDL mungkin tidak bisa dihindari. Namun demikian, sebelumnya perlu dilihat kesiapan dari masyarakat. Terutama dalam kondisi saat ini di mana masyarakat memerlukan ketegasan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.
Tatag Wiranto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, untuk menyikapi kenaikan BBM dam TDL ini, subsidi yang dialokasikan harus dicarikan cara untuk mengalihkan subsidi tersebut. "Bappenas tentunya harus mengkoordinasikan lebih lanjut perihal subsidi kedua bidang yang menyentuh hajat hidup orang banyak tersebut," ujarnya.
Dari sisi pengusaha, ternyata tidak merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif listrik. Pengusaha Totok Dirgantara menyatakan bahwa pengusaha hanya membutuhkan transparansi dan efisiensi. "Di kalangan pengusaha, yang kami butuhkan adalah transparansi atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut," tegas Totok.
















