“Lembaga keuangan juga berpotensi menjadi sarana pencucian uang hasil kejahatan eksploitasi seksual anak. Meskipun secara data, jika dibandingkan dengan tindak pidana asal lainnya, eksploitasi seksual anak memiliki tingkat risiko yang rendah,” ujar Direktur Anti-Money Laundering/Countering Terrorism Financing Otoritas Jasa Keuangan (OJK), R. Rinto Teguh Santoso.
Rinto menyebut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memitigasi risiko tersebut. Misalnya memiliki pilar pengawasan aktif direksi dan komisaris; pilar kebijakan dan prosedur; pilar sistem informasi manajemen; dan juga melaporkan kepada PPATK terkait transaksi keuangan yang dicurigai berasal dari kejahatan seperti eksploitasi seksual anak.
Direktur Network Engagement & Strategic Partnerships ECPAT International, Mattias Bryneson menggarisbawahi adanya peran penting institusi keuangan dalam memerangi eksploitasi seksual anak. “Menggunakan teknologi keuangan untuk menandai transaksi keuangan ilegal yang terkait dengan eksploitasi seksual anak akan memudahkan pendeteksian, ” ungkapnya. Ia menilai penyelidikan dan penyediaan bukti yang dibantu institusi keuangan bisa mengurangi ketergantungan pada korban untuk memberikan kesaksian dalam penuntutan.
“Ada potensi yang jelas untuk memantau dan menganalisis penggunaan transaksi keuangan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut eksploitasi seksual anak,” kata Mattias.
