Sidang gugatan sah atau tidaknya pengunduran diri seorang karyawan PT Adira Dinamika Multi Finance, Hendry Abizar telah memasuki babak akhir. Selasa (23/2), majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pimpinan Supraja menyatakan bahwa surat pengunduran diri Abizar lewat email dan SMS pada 19 Maret 2009 lalu dinilai sah secara hukum. Karenanya, hakim tak mengabulkan tuntutan Hendry agar dirinya dipekerjakan lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 19 Maret 2009 Hendry –sejak 2003 sebagai Wakil Kepala Cabang Bengkulu- pernah berwacana mengirimkan email dan SMS pengunduran diri ke beberapa atasannya yang kecewa atas perlakuan atasannya saat dimutasi ke Alam Sutra Tangerang. Belakangan Hendry mengurungkan niat pengunduran dirinya itu dan menyatakan pengunduran diri tak sah karena dibuat tanpa tanda tangannya. Sayangnya, perusahaan sudah kadung menyetujui pengunduran diri Hendry pada 30 Maret 2009.
Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat surat pengunduran itu bukanlah sebuah wacana. Sebab, Hendry secara tegas menyatakan telah mengundurkan diri terhitung 19 Maret 2009. Merujuk pada ketentuan tentang penggunaan fasilitas internet dan email di perusahaan, Hendry selaku pengguna wajib mempertanggungjawabkan mengenai penggunaan email termasuk subjek, isi, lampiran, dan akibat hukum yang ditimbulkan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik berikut hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah. Majelis berpendapat surat pengunduran diri Hendry dibuat atas kemauan Hendry tanpa ada paksaan dari pihak manapun, adalah sah menurut hukum, meski tak ditandatangani. Sebab, surat itu dibuat, ditulis, dikirim lewat email dan SMS. Karenanya, pengunduran diri sesuai Pasal 162 ayat (3) huruf a UU Ketenagakerjaan yang harus dibuat tertulis.
Faktanya, lanjut majelis, perusahaan lewat surat tertanggal 30 Maret 2009 menyetujui pengunduran diri Hendry, sehingga hubungan kerja antara Hendry dan perusahaan harus dinyatakan putus terhitung sejak 19 Maret 2009. Dengan putusnya hubungan kerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka pengakhiran hubungan kerja itu tak perlu penetapan PHI. “Tuntutan penggugat (Hendry) yang menyatakan PHK bertentangan UU Ketenagakerjaan karena Hendry belum mengundurkan diri, haruslah ditolak,” tutur salah satu hakim anggota, Junaedi.
Pada bagian hak, menurut hakim, lantaran hubungan kerja berakhir karena mengundurkan diri, perusahaan tak berkewajiban membayar upah, kompensasi, dan hak-hak yang diterima setiap bulannya termasuk THR 2009 sejak bulan April 2009 hingga adanya putusan ini.
