Susno Duaji mewujudkan tekadnya untuk mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kamis (8/12), melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, Susno resmi mendaftarkan kasasi ke panitera muda pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Dari awal kita sepakat untuk kasasi dari pertama menerima itu (putusan banding, red),” ujarnya.
Alasan pengajuan kasasi, jelas Ari, karena hakim banding dinilai telah mengabaikan dalil-dalil yang dituangkan pihak Susno dalam memori banding. Alhasil, putusannya pun, menurut Ari, tidak berkualitas. Makanya, dia berharap majelis kasasi nantinya dapat melihat duduk perkara ini secara lebih objektif. “Kita lihat di pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan apapun, hanya menguatkan saja,” tukasnya.
Lebih jauh, Ari menilai putusan majelis banding tidak berkualitas karena sekedar menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan apapun. Melihat putusan majelis banding, Ari merasa upaya pihaknya menyusun memori banding menjadi sia-sia.
“Buat apa kita membuat memori banding. Harusnya dibaca hal-hal yang baru, analisa baru yang kita ajukan. Setelah dia baca baru mereka katakan kami tidak sepakat dengan memori anda karena begini-begini. Menurut kami begini. Itulah putusan punya kualitas,” paparnya.
Alasan kasasi lainnya, urai Ari, adanya penerapan hukum yang keliru yang dilakukan oleh majelis banding. Kekeliruan itu terkait kualifikasi peran Susno dalam kasus anggaran Pemilukada Jawa Barat tahun 2008. Majelis menilai Susno terbukti memerintahkan pemotongan anggaran pengamanan Pemilukada. Namun, yang dipersoalkan Ari, kenapa Susno selaku pihak yang memerintahkan dihukum tetapi yang melaksanakan tidak dihukum.
“Logika hukumnya orang yang memerintahkan dihukum, tapi yang melaksanakan tidak dihukum. Jangankan dihukum, diperiksa pun tidak. Ini kan penerapan yang keliru,” ujarnya tanpa menyebutkan siapa pihak yang melaksanakan perintah Susno tersebut.
Ari mengaku sangat berharap Mahkamah Agung (MA) dapat meluruskan penerapan hukum yang keliru di tingkat banding. “Lembaga kasasi punya wewenang menilai penerapan hukum yang keliru,” imbuhnya. Selain itu, Ari juga berharap majelis kasasi akan jauh lebih jeli dalam menelaah kasus Susno.
“Kita lihat nanti sikap Mahkamah Agung. Jangan lupa Susno adalah whistleblower. Kasus lemah secara hukum,” ujarnya. Ari mengingatkan bahwa MA telah menerbitkan Surat Edaran No 4 Tahun 2011 yang isinya menginstruksikan para hakim untuk memberikan perlakukan khusus berupa keringanan hukuman dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator.
Terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan jaksa pun akan mengajukan kasasi. Menurut Noor, memori kasasi tengah dirampungkan. “Didaftarkan hari ini. Pertimbangan ada di dalam memori kasasi, dan itu sedang disusun,” pungkasnya.
Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ahmad Sobari memaparkan berdasarkan putusan banding bernomor 35/PID/TPK/2011/PT.DKI, Susno diganjar hukuman selama 3,5 tahun penjara plus denda Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan. Putusan banding juga membebankan mantan Kapolda Jawa Barat itu membayar uang pengganti sebesar Rp4,2 miliar.
Di pengadilan tingkat pertama, Susno oleh majelis hakim dinilai terbukti melakukan korupsi dalam dua kasus. Pertama, menerima suap dalam penanganan kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) di Bareskrim Polri. Kedua, Susno selaku Kapolda Jawa Barat periode 2008 dinilai terbukti ‘menyunat’ anggaran pengamanan Pilkada Jawa Barat. Karena itulah, Susno diganjar hukuman 3,5 tahun penjara plus denda Rp200 juta serta uang pengganti sebesar Rp4 miliar.
















