Setelah sempat menghadapi penolakan eksekusi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali melayangkan surat panggilan terhadap Susno Duadji. Terpidana korupsi penanganan kasus PT Salmah Arowan Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat ini rencananya memenuhi panggilan pada Selasa, 19 Maret 2013.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi membenarkan adanya rencana eksekusi itu. Namun, belum mengetahui ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) mana Susno akan dieksekusi. “Yang jelas, benar Kejari Jakarta Selatan akan mengeksekusi. Rencananya besok,” ujarnya, Senin malam (18/3).
Saat menerima surat panggilan pertama, mantan Kabareskrim ini sempat menolak dieksekusi karena putusan kasasi tidak mencatumkan masa hukuman. Pengacara Susno, Fredrich Yunadi menjelaskan, amar putusan hanya menyatakan menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa, serta membayar biaya perkara Rp2500.
Dengan amar putusan yang seperti itu, menurut Fredrich, tidak ada masa hukuman yang harus dijalani Susno. Namun, Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur sudah meluruskan apabila isi putusan kasasi tidak memuat lagi masa hukuman, berarti yang menjadi acuan eksekusi adalah putusan pengadilan tingkat banding.
Dalam putusan banding, Susno dinyatakan terbukti bersalah, serta dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp4,2 miliar. Isi putusan kasasi tidak menyebutkan membatalkan putusan banding, sehingga hukuman penjara sesuai dengan putusan banding.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Susno karena terbukti melakukan korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arowan Lestari (SAL) dan mengutip dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008.
Susno dinilai melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001. Majelis menghukum Susno selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp4 miliar subsider satu tahun penjara.
