Sementara, isi putusan kasasi tidak menyebutkan membatalkan putusan banding, sehingga hukuman penjara sesuai dengan putusan banding. Selain menghukum pidana penjara, majelis banding juga menghukum Susno membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp4,2 miliar. “Ya memang begitu,” tutur Ridwan, Selasa (19/2).
Namun, argumentasi pengacara Susno nampaknya tetap menjadi pertimbangan jaksa dalam mengeksekusi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi menerangkan, pihaknya menunda pelaksanaan eksekusi sampai Direktur pada Jampidsus selesai mempelajari dan mengkaji salinan putusan kasasi Susno.
Pernyataan berbeda diungkapkan Jaksa Agung Basrief Arief saat menghadiri Rapat Kerja dengan di Komisi III DPR. Dia mengatakan, Susno segera dieksekusi ke LP Cibinong supaya tidak berkumpul dengan Gayus Halomoan Tambunan. Pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh tim eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
“Nanti Kejari sebagai pelaksana (eksekusi). Kejari pula yang akan menyampaikan. Penasehat hukumnya sudah mengirim surat. Sementara ini, tetap di Cibinong supaya tidak kumpul dengan Gayus cs. Dulu kan dia (Susno) yang membongkar kasus ini. Jadi, jangan sampai nanti mereka disatukan, harus dipisahkan,” jelasnya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Susno karena terbukti melakukan korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arowan Lestari (SAL) dan mengutip dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008.
Susno dinilai melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001. Majelis menghukum Susno selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp4 miliar subsider satu tahun penjara.
Saat menangani PT SAL, Susno terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini atas dasar keterangan saksi Sjahril Djohan dan Syamsu Rizal. Putusan ini dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.35/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 9 November 2011.
Majelis banding hanya mengubah besar uang pengganti menjadi Rp4,2 miliar. Tak puas dengan putusan itu, Susno mengajukan kasasi. Penuntut umum juga menempuh upaya hukum yang sama. Namun, permohoan keduanya ditolak majelis hakim agung yang diketuai Leopold Luhut Hutagalung, serta beranggotakan Sri Murwahyuni dan Zaharuddin Utama tanggal 22 November 2012.
