Lelang fiktif
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) misalnya bukan dibuat oleh panitia lelang, melainkan disesuaikan dengan penawaran dari Hengky. Padahal itu hanya akal-akalan saja. Seolah-olah tahapan proses pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000, kata Khaidir. Semua dokumen itu ditandatangani Hengky di kantor Suwarna pada 4 Juni 2003. Pembubuhan tanda tangan itu sekaligus menandakan pengesahan Hengky selaku rekanan dalam proyek damkar.
Hengky agaknya memang diperlakukan istimewa. Bayangkan, untuk proses tanda tangan dokumen saja harus dilakukan di kantor gubernur. Begitupula saat penandatanganan kontrak, Ismed rela bersusah-payah menerbangkan kontrak dari Kalimantan ke Jakarta untuk ditandatangani Hengky. Kesepakatannya, Hengky akan menyediakan 29 unit plus dua damkar tangga hidrolik. Padahal, dalam APBD Kaltim 2003 yang dianggarkan hanya 22 unit, yaitu dua unit damkar khusus dengan tangga hidrolik dan 20 unit untuk kabupaten/kota dengan type V80 ASM.
Kesan fiktif itu semakin menguat karena berdasarkan hasil perhitungan BPKP dan ahli teknik ITB, nilai 29 unit damkar ternyata berada jauh di bawah harga perjanjian yaitu Rp13,456 miliar. Artinya, ada selisih harga sebesar Rp9,54 miliar. Jumlah selisih inilah yang kemudian mengalir ke orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan. Hengky memperoleh keuntungan sebesar Rp7,136 miliar dan Rp7,738 miliar untuk 2 unit damkar tangga hidrolik. Total kerugian keuangan ditaksir mencapai Rp14,514 miliar.
Bagaimana uang itu bisa masuk ke kocek Suwarna? Cerita bermula saat pencairan uang muka proyek damkar sebesar 20 persen dari nilai kontrak sebesar Rp22,997 miliar. Sesuai dengan kesepakatan antara Hengky dan Ismed, uang sebesar Rp4,595 miliar itu bukannya dimasukan ke dalam rekening Hengky melainkan ke rekening bendahara proyek. Kemudian ditukarkan dalam bentuk Mandiri Travelers Cheque (MTC) sebesar Rp4,4 miliar. MTC itulah yang diserahkan kepada Hengky dan Syaifullah Teteng. Sebagian dari MTC itu senilai Rp2,175 miliar diberikan kepada Suwarna. Ismed sendiri kebagian sebesar Rp200 juta. Yang lain, Mu'ran mendapat Rp150 juta, Teteng Rp250 juta dan Abdi Buhari Muslim Rp100 juta.
Atas perbuatannya, Ismed dijerat dengan dakwaan alternatif, yaitu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair Ismed dibidik dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.
Usai pembacaan dakwaan, Ismed dan pengacaranya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Persidangan yang dipimpin Gusrizal akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pekan depan.
Kenal Hengky
Terpisah, Shaleh Djasit, mantan Gubernur Riau, seperti diungkapkan pengacaranya Victor Nadapdap menyatakan mengenal Hengky karena dikenalkan oleh Hari Sabarno. Ini pengusaha, kalau ada sesuatu tolong dibantu, begitulah bunyi pesan Hari kepada Saleh Djasit. Hal itu diungkapkan oleh Victor usai mendampingi Saleh saat diperiksa KPK, Rabu, (26/3).
Perkenalan itu, kata Victor, dilakukan di kantor Depdagri, sebelum proyek damkar Riau yang akhirnya menyeret Saleh menjadi tersangka direalisasikan. Pertemuan dengan Hengky berlanjut saat DPRD Riau mengesahkan usulan pengadaan damkar. Victor sendiri enggan mengurai pertemuan itu. Namun ia memastikan dalam proyek 20 unit damkar senilai Rp15 miliar itu, Saleh tidak kecipratan. Ia hanya menjalankan radiogram Mendagri, katanya. Kini Saleh Djasit yang juga anggota DPR itu telah ditahan KPK setelah tujuh bulan ditetapkan menjadi tersangka.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah menyatakan akan mengusut korupsi damkar secara tuntas, baik dari hulu sampai hilir. Saat ini hulunya, Hari dan Oentarto Sindung Mawardi (mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, red.) masih dalam proses penyelidikan mudah-mudahan segera masuk ke penyidikan, kata Chandra dua hari lalu.
Menurut Chandra, pengusutan Hari dan Oentarto tergantung dari hasil penyidikan dari kasus damkar lain. Empat kasus yang sudah masuk penyidikan akan segera dinaikan ke penuntutan, ujar mantan advokat itu. Empat kasus itu antara lain Jambi, Riau, Medan, dan Banten.
Sementara Hengky Samuel Daud, kini masih buron. Chandra menuturkan akan menempuh segala upaya untuk mencari Hengky, termasuk minta bantuan interpol. Yang jelas dia akan tetap kita lacak keberadaannya, tegas Chandra.
Nama Suwarna Abdul Fatah kembali menghiasi ruangan sidang Pengadilan Tipikor. Kali ini, posisi Gubernur Kalimantan Timur non-aktif itu memang bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai salah satu penerima keuntungan Proyek Pengadaan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kalimantan Timur (Kaltim). Informasi ini terkuak ketika JPU membacakan surat dakwaan dalam persidangan perdana kasus Korupsi Damkar Kaltim dengan terdakwa Ismed Rusdany, Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim.
JPU yang dipimpin oleh Khaidir Ramly menyebutkan bahwa Suwarna diduga turut menerima keuntungan dari Proyek Damkar. Jumlah uang yang diterima Suwarna terbilang fantastis, yakni sebesar Rp2,175 miliar. Jumlah ini bahkan disebut dalam dakwaan JPU sebagai yang terbesar di antara para penerima uang suap (kickback) lainnya. Walaupun ikut kecipratan, namun Suwarna dianggap tidak terlibat langsung dalam proyek itu.
Seperti halnya daerah lain, Proyek Damkar Kaltim juga merujuk pada radiogram Hari Sabarno, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada era Pemerintahan Megawati. Dalam dakwaan JPU disebutkan Ismed telah menjalin komunikasi dengan Hengky Samuel Daud, Direktur PT Istana Raya untuk melakukan proses pengadaan damkar. Bermodalkan radiogram bernomor 27/1496/OTDA Hengky kemudian menawarkan diri sebagai rekanan. Menyambut tawaran tersebut, Ismed yang saat itu belum ditunjuk menjadi pimpinan proyek (pimpro) meminta Hengky segera membuat kontrak.
Langkah nekad Ismed ternyata tidak berhenti di situ. Setelah itu, dia membentuk panitia pelelangan proyek damkar dengan SK No.01/Pro-PSP/SK-M/2003 tanggal 28 Mei 2003. dua bulan kemudian atau tepatnya 2 Juni 2003, lewat surat keputusan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim Mu'ran Latief, Ismed baru resmi diangkat sebagai pimpro. Bersama dengan Mur'an dan Sekda Kaltim Syaiful Teteng, Ismed kemudian menyetujui pengadaan 29 unit mobil damkar sesuai dengan penawaran dari Hengky. Total nilai proyek ini ditaksir mencapai Rp22,997 miliar.
Untuk meresmikan penunjukan Hengky sebagai pemasok damkar, Mu'ran membuat nota dinas kepada Wakil Gubernur Kaltim untuk menyetujui penunjukan langsung dalam proyek tersebut. Setelah itu, proses pelelangan fiktif pun mulai dijalankan. Seorang Staf Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Kaltim bernama Muhardi Aprianur diperintah Ismed untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen lelang fiktif.
