Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 3 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait syarat usia minimal 25 tahun menjadi Advokat, Rabu (21/10/2020). Permohonan ini diajukan oleh Wenro Haloho yang merupakan Advokat magang.
Salah satu kuasa hukum Pemohon, Dora Nina Lumban Gaol menilai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang berbunyi, “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan: d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.
Mengutip laman MK, dalam pandangan Pemohon, norma a quo berpotensi menimbulkan kerugian untuk menjadi Advokat karena pengangkatan seorang advokat harus berumur minimal 25 tahun. Dalam upaya untuk menjadi Advokat, Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor advokat terhitung sejak 23 Februari 2019–23 Februari 2021. Namun pada akhir magang nantinya, Pemohon masih belum mencapai usia minimal yang disyaratkan pasal itu.
“Pemohon baru genap berusia 25 tahun pada 29 November 2021 untuk dapat menjadi seorang Advokat, sehingga tersisa waktu 9 bulan lagi baginya dengan tidak memiliki pekerjaan,” ujar Nina dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh didampingi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul sebagai anggota majelis.
Diakui Nina, sebelum perkara ini telah ada tiga perkara dengan permasalahan yang sama yang telah diuji dan diputuskan oleh MK yakni Putusan MK No. 019/PUU-I/2003; Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015; dan Putusan MK No. 79/PUU-XVI/2018. Intinya, putusannya menolak dan tidak menerima pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat itu. (Baca Juga: MK: Batas Usia Minimal Advokat Tidak Diskriminatif)
Akan tetapi, Pemohon mengklaim permohonan ini, memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan MK sebelumnya. Adanya pasal tersebut, kata Nina, jelas menciptakan ketidaksamaan dalam hukum karena adanya perbedaan kedudukan menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 tahun.
Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berpedoman pada Putusan MK No. 019/PUU-I/2003 yang pada intinya menyatakan pembatasan usia minimal bagi calon advokat dapat disimpulkan pada dua kategori yaitu kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik.
Terkait kedewasaan dan kematangan emosional ini, Pemohon mengutip pendapat Leah H. Sommerville yang menyebutkan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur seseorang. Sejalan dengan itu, dalam memantapkan kemampuan akademiknya, seorang advokat perlu melengkapi diri dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan.
Akan tetapi, pengalaman dan praktik tersebut pun tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang disyaratkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat itu. “Jika tujuan pembatasan usia untuk meningkatkan kematangan akademik, yang seharusnya yang menjadi perhatian lama waktu magang, bukan usia minimal calon advokat. Karena kematangan akademik, tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat,” ujar Nina melalui sambungan persidangan jarah jauh.
Dengan demikian, Pemohon meminta pada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Agar tidak nebis in idem
Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan dasar pengujian yang dimohonkan Pemohon pernah diujikan dalam perkara sebelumnya. Menurut Wahiduddin, dalam Putusan MK No. 79/PUU-XVI/2018, norma pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sama dengan pasal dalam perkara ini. “Untuk itu, diharapkan Pemohon harus mencermati kembali putusan terdahulu dengan alasan pengajuan permohonan ini. Ini agar pokok permohonan ini tidak ne bis in idem,” saran Wahiduddin. (Baca Juga: MK: Syarat Usia dan Magang Calon Advokat Konstitusional)
Senada, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul meminta Pemohon membuatkan narasi dan alasan konstitusional yang tidak terlihat sama dengan permohonan sebelumnya yang sudah diputus MK. Terkait pernyataan Pemohon mengenai kematangan seseorang dari psikologi, Manahan meminta agar Pemohon dapat membuatkan pula argumentasi perbandingan seseorang yang diangkat menjadi jaksa atau hakim.
Misalnya untuk diangkat sebagai jaksa atau hakim, itu perlu ada batasan usia minimalnya. Untuk menjadi advokat pun demikian. “Coba berikan alasan diskriminasi yang dimaksudkan. Perlu pula diketahui Pemohon, jangan dibawakan hal subjek yang berkepentingan dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang, tetapi lihat dari tujuannya. Sesuatu bukan diskriminasi kalau yang berbeda itu benar-benar dibedakan,” terang Manahan.
Sementara Ketua Majelis Panel, Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar Pemohon meyakinkan Mahkamah dengan memberi uraian kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis agar permohonan ini tidak ne bis in idem dengan membuat perbandingan dengan negara lain. Maksudnya, Pemohon dapat membuat bentangan usia seorang advokat yang ada di negara lain di dunia yang mungkin saja ada berumur di bawah 25 tahun telah menjadi seorang advokat.
“Agar Mahkamah teryakinkan syarat usia minimal advokat tersebut sebuah ketentuan yang dapat saja diubah di kemudian hari,” kata Daniel.
