Tak Dapat THR, Pekerja ‘Curhat’ ke Kemenakertrans
Utama

Tak Dapat THR, Pekerja ‘Curhat’ ke Kemenakertrans

Pengusaha yang tidak membayar THR dapat dijerat pidana.

Ady
Bacaan 2 Menit

Menurut Timboel dalam revisi, pembayaran THR paling lambat H-14. Pasalnya, dengan diberi waktu yang lebih, maka pihak pengawas ketenagakerjaan dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan tugasnya. Yaitu memantau perusahaan yang belum membayar THR. Dalam menjalankan tugasnya itu Timboel mengimbau agar pengawas melakukan kroscek kepada pekerja di perusahaan yang diawasi, apakah benar si pengusaha sudah membayar THR atau belum.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayar THR, Timboel menyayangkan hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam regulasi yang ada. Sanksi yang dijatuhkan selama ini menurut Timboel hanya sebatas administratif.

Timboel berharap agar pengawas memaksimalkan perannya ketika menemukan pengusaha yang tidak membayar THR. Misalnya mendesak terus si pengusaha agar membayar THR dan bukan mengarahkan untuk menyelesaikannya lewat mekanisme pengadilan. Sayangnya, selama ini Timboel cenderung melihat pengawas dan pengusaha selalu mengarahkan perselisihan THR ke ranah pengadilan. Pasalnya, sistem peradilan yang ada saat ini sangat lamban dalam menuntaskan perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi, sehingga merugikan pekerja.

Timboel menyarankan agar pengawas mendata perusahaan yang seringkali telat atau tidak membayar THR kepada pekerjanya. Perusahaan yang bermasalah itu menurut Timboel harus dimasukkan ke dalam daftar hitam. Data itu menurut Timboel dapat digunakan oleh pegawai pengawas untuk mengoptimalkan kerja-kerjanya. Misalnya H-30 para pengawas sudah memantau secara ketat daftar hitam perusahaan yang tidak membayar THR.

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas menurut Timboel harus memastikan apakah si pengusaha sudah memiliki dana yang cukup untuk membayar THR atau tidak. Memastikan tersedianya dana itu menurut Timboel untuk memastikan bahwa THR dapat dibayar paling lambat H-14 atau H-7. “Jadi si pengawas memantau, apakah si pengusaha punya dana deposit yang cukup untuk membayar THR atau tidak,” ujarnya kepada hukumonline.

Selain itu Timboel berharap agar ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang tidak membayar THR. Pasalnya, THR itu menurut Timboel sama dengan upah. Ketika THR tidak dibayar, maka dapat dikategorikan penggelapan terhadap upah. Menurut Timboel dalam kurun satu tahun, pengusaha wajib membayar tiga belas kali upah dan upah ketigabelas itu adalah THR. “Makanya THR itu wajib dibayar pengusaha karena itu hak pekerja,” tegasnya.

Masalah lain yang kerap muncul adalah komponen upah dalam pembayaran THR. Timboel menjelaskan, komponen THR yang harus dibayar pengusaha terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Menurutnya hal itu sudah diatur dalam Permenaker THR, sayangnya masih banyak didapati perusahaan yang hanya membayar salah satu dari komponen itu. “Ada juga yang bayar THR cuma pakai biskuit kalengan dan sirup,” tuturnya.

Usai menemui para pekerja yang tidak mendapat THR, Direktur PPHI Kemenakertrans, Sahat Sinurat, mengatakan Kemenakertrans akan menindaklanjuti pengaduan itu dan turun ke lapangan. Sahat menjelaskan, Kemenakertrans akan membentuk tim untuk mensupervisi Disnakertrans di berbagai wilayah yang dilaporkan. Kemudian tim bersama Disnakertrans terkait akan menyambangi perusahaan yang dimaksud.

Sahat mengimbau kepada pekerja yang belum mendapatkan THR harap melapor ke Disnakertrans setempat. Jika upaya yang dilakukan di Disnakertrans dirasa kurang memuaskan, maka pekerja dapat mengadu ke Kemenakertrans. “Kemenakertrans membentuk tim untuk mensupervisi Disnakertrans di wilayah bersangkutan untuk membantu menyelesaikan masalah,” kata Sahat kepada hukumonline.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info