Albab mengatakan, gedung Plaza Mutiara sekarang ini mestinya berstatus milik PT Cakrawala Karya Buana yang semua sahamnya kini dijaminkan pada Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP). Dengan sendirinya, lanjut Albab, Penyelesaian pengembalian dana itu pada YKPP, bukan pada Kejaksaan.
Dipaparkan Albab, setelah terjadinya kredit macet di BII, antara Leo dan Tan Kian membikin perjanjian yang intinya menyatakan Tan Kian lewat PT Birama Sakti bersedia menanggung hutang macet itu dengan kompensasi konversi kepemilikan saham Tan Kian di PT Cakrawala Karya Buana dari semula 1 persen dinaikkan menjadi 17,6 persen.
Pengembalian uang pada Asabri itu, lanjut Albab, sudah salah kaprah. Dia mengatakan, tidak ada hubungan hukum antara Henry Leo dan PT Cakrawala Karya Buana dengan Asabri. Yang ada hubungannya adalah dengan BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan Perumahan Prajurit). Ini yang terungkap di Pengadilan Jakarta Timur, terangnya. Dengan demikian, uang AS$13 juta itu adalah uang PT Cakrawala Karya Buana untuk menyelesaikan kewajiban terhadap BPKPP (kini YKPP,-red).
Albab mengatakan, sempat terjadi perubahan akta perjanjian antara Henry dengan BPKPP. Akta 16 menyebutkan, PT Asabri menempatkan dana pada PT Cakrawala Karya Buana. Dalam Akta 30 yang direvisi kemudian, dana tersebut bukan berbentuk penempatan tapi berganti jadi hutang lantaran diketahui kemudian dana itu bukan dana Asabri melainkan milik BPKPP.
Angka Rp410 Miliar itu, lanjut Albab, hingga sekarang juga masih dipertanyakan asal muasalnya. Padahal selama ini Leo telah menyetor sejumlah pembayaran ke YKPP. Yang harus diperhatikan, kata Albab, ada klausula dalam akta yang menyebutkan dana Rp410 miliar itu harus dilakukan audit terlebih dulu oleh akuntan independen pilihan kedua belah pihak. Audit itu sampai sekarang belum pernah terjadi. Kenapa bisa begitu? tanya sendiri sama Departemen Pertahanan, cetusnya.
