Sistem lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instrumen negara untuk memastikan bahwa proses eksekusi berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. Melalui praktiknya, negara berupaya memastikan pelunasan piutang kreditor sekaligus menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan, termasuk hak tanggungan.
Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan kerap menimbulkan persoalan serius, salah satunya penetapan nilai limit lelang yang dalam sejumlah kasus ditetapkan jauh dibawah nilai pasar. Kondisi ini menyebabkan debitor kehilangan harta bendanya dengan nilai yang tidak sepadan dengan nilai ekonomis sebenarnya. Meskipun regulasi ini memberikan kewenangan untuk menetapkan nilai limit lelang, namun belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai batas kewajaran nilai limit.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No.122/2023). Peraturan tersebut memang memberikan kewenangan bagi penjual untuk menentukan nilai limit. Namun ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai batas minimal terhadap nilai limit, atau keharusan keterkaitan dengan nilai pasar dan hasil appraisal menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan pengaturan ini kemudian memunculkan permasalahan dalam penyelenggaraan lelang objek Hak Tanggungan.
Berdasarkan kondisi tersebut, Hukumonline telah melaksanakan focus group discussion dengan tema “Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor atas Penurunan Nilai Limit Lelang Suatu Objek Hak Tanggungan Guna Memenuhi Kepastian Umum” yang dihadiri oleh YM. Agus Subroto, S.H. M.Kn selaku Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Ibu Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. yang merupakan Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan RI, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H. selaku Akademisi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Bapak Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H. selaku Managing Alliances, YAR Law Firm.
Diskusi kali ini diawali dengan penjelasan mengenai hubungan perdata antara kreditor dan debitor, khususnya dalam perjanjian yang menjadi lahirnya hak tanggungan. Lebih lanjut, perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok yang kemudian diperkuat dengan pemberian jaminan kebendaan berupa hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan.
Selanjutnya, para narasumber juga memaparkan mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT, beserta penjabaran teknis pelaksanaannya berdasarkan PMK No. 122/2023. Diskusi ini juga membahas berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam praktik lelang hak tanggungan, khususnya dari sudut pandang debitor dan perlindungan hak-haknya dalam proses eksekusi.
Diskusi ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan serta memperkuat sistem lelang negara sebagai instrumen eksekusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.
