MK pun memberikan wewenang tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) melalui judicial review. Tantangannya kini ada di MA. Apakah mekanisme judicial review efektif diterapkan mengingat target kemudahan berusaha di depan mata. Beban kerja MA akan semakin berat, mekanisme judicial review membutuhkan waktu yang tak sebentar.
Meskipun ribuan Perda bermasalah telah dipangkas, tetap saja masih ada ribuan lagi yang perlu diperbaiki. Tak sedikit Perda baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat yang belum efisien dalam hal perizinan investasi. Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah meminta pakar hukum untuk membenahi 42 ribu regulasi penghambat investasi.
Persoalan regulasi juga menjadi pekerjaan rumah tahunan. Bukan hanya terkait tumpang tindih regulasi, tapi juga capaian legislasi yang dihasilkan. Ini terlihat dari target Prolegnas yang sering meleset. Bahkan, masih jauh dari kata sempurna.
Menata regulasi perlu konsistensi dan ketelatenan. Ada proses yang perlu dihormati dan ada substansi yang tak boleh dikecilkan. Setiap Presiden perlu menahan diri agar tak sering mengeluarkan peraturan darurat yang sepihak dengan alasan kegentingan memaksa yang dipaksakan. Di sisi lain, parlemen juga tidak boleh kejar setoran hanya sekadar memenuhi target dengan mengkompromikan kualitas substansi materi muatan.
Kinerja legislasi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan legislator. Setiap undang-undang yang dihasilkan akan berdampak luas dan mengikat semua. Kinerja legislasi bukan perlombaan adu banyak buat peraturan, melainkan upaya menata hukum agar kehidupan berbangsa jadi tertib dan adil.
Tahun 2018 akan penuh dengan agenda politik. Namun agenda keadilan tidak boleh dikacaukan oleh politik elektoral yang musiman. Politik elektoral boleh datang dan pergi, namun upaya menggapai keadilan adalah proses yang tak boleh berhenti.
