Kenaikan tarif parkir di Jakarta menuai pro kontra. Beberapa mal besar telah menerapkan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan. Pro kontra yang terjadi tidak hanya mengenai biaya tarif itu sendiri. Seorang pengacara yang konsisten bergerak di bidang perlindungan konsumen, David ML Tobing, menggugat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait peraturan warisan Fauzi Bowo.
David berinisiatif melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait tarif parkir yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Gugatan telah dilayangkan pada 2 Januari 2013 dan mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/2).
Dalam sidang tersebut, David mengatakan tidak menyoalkan kenaikan tarif parkir. David menarik Gubernur sebagai tergugat karena adanya cacat formil yang terjadi dalam proses pembuatan Pergub No. 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir.
Seperti yang diketahui, David melihat Pergub tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD. Padahal, persetujuan DPRD adalah sebuah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menaikkan tarif parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.
Atas hal ini, David meminta agar Jokowi lebih peka dalam melihat peraturan ini. Pengacara ini berharap agar Jokowi mencabut Pergub ini terlebih dahulu dan meminta persetujuan DPRD karena peraturan yang lebih tinggi mengamanatkan demikian.
“Nah ini kan fatal. Ibaratnya ilegal menjalankan peraturan yang mengalami cacat formil,” ucap David kepada hukumonline.
Meski David menggugat sang Gubernur atas Pergub yang dinilai cacat formil, ia sepakat tarif parkir dinaikkan. Soalnya, kenaikan tarif tersebut dapat membuat masyarakat lebih memilih transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu cara dalam menguraikan kemacetan yang menjadi wajah ibukota.
Namun, David mengusulkan agar perbaikan dan penambahan armada transportasi umum harus diutamakan. Transportasi umum harus dibuat aman dan nyaman sehingga bisa menjadi pilihan yang baik bagi warga ketika memutuskan meninggalkan kendaraan pribadi. “Jika transportasi itu memadai dan menjangkau masyarakat, terserah mau berapa biaya tarifnya, tergantung penilaiannya. Asalkan nyaman dan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Gubernur DKI Jakarta Haratua D Purba belum mau berkomentar banyak terkait gugatan ini. Pasalnya, masih ada proses yang mesti dijalani sebelum sampai pada tahap jawaban Gubernur yakni mediasi.
Namun, Haratua menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan Pergub selalu sesuai prosedur. Terkait dengan Pergub 120 Tahun 2012 ini, Haratua mengatakan Pemprov telah mengantongi persetujuan DPRD. Ketika ditanyakan mengapa kenaikan tarif parkir telah diberlakukan sementara ada gugatan atas peraturan gubernur tersebut, Haratua dengan singkat menjawab gugatan tidak menjadi sebab penghalang berjalannya suatu peraturan.
“Gugatan kan tidak meniadakan Pergub,” katanya.
Sebelum gugatan atas tarif parkir ini dilayangkan, dua advokat pernah melayangkan gugatan CLS Kemacetan dan mendudukkan Pemprov DKI Jakarta sebagai tergugat. Salah satu pengacara tersebut adalah Ngurah Anditya Ari Firnanda. Uniknya dalam gugatan tersebut, Ngurah memberikan solusi menarik dalam menguraikan kemacetan yang terjadi di ibukota, salah satunya adalah menaikkan tarif parkir.
Terkait dengan gugatan pembatalan Pergub No. 120 Tahun 2012, Ngurah sepakat dengan David. Dia menilai gugatan pembatalan Pergub Biaya Parkir ini tidak melemahkan gugatan CLS Kemacetannya. Soalnya, petitum gugatan CLS Kemacetan memberikan opsi-opsi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemacetan.
Ngurah mengatakan, kenaikan tarif parkir jika dilakukan tanpa pembenahan transportasi publik, tidak akan efektif dalam mengatasi kemacetan. Terlebih lagi jika peraturannya diduga cacat formil.
Untuk itu, Ngurah melihat penambahan dan perbaikan transportasi harus segera dilakukan. Transjakarta, misalnya. Jumlah transportasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Begitu juga dengan transportasi lain, seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan monorel, peremajaan Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta) dan metromini juga harus dilakukan. Dengan demikian, masyarakat mau beralih ke angkutan umum.
“Baru kemudian Pergub tersebut dilahirkan dan kenaikan tarif diberlakukan. Jika tidak, Pergub tersebut hanya akan memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Beratkan Konsumen
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir, menilai kenaikan tarif parkir off street atau dalam gedung dari Rp1000-2000 perjam menjadi Rp3000-5000 perjam, sangat memberatkan konsumen. "Sebagian masyarakat di Jakarta pasti keberatan terhadap tarif parkir tersebut," kata Husna kepada hukumonline, Selasa (5/2).
Selain menyoal besarnya biaya tarif parkir, keberatan tersebut didasarkan pada fasilitas dari pengelola gedung dan parkir yang selama ini kurang baik. Beberapa komplain, seperti ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai belum dijadikan perhatian oleh pengelola gedung.
Husnah menyesalkan pengambilan kebijakan ini. Pasalnya, konsumen tidak memiliki pilihan dan alternatif lain selain memarkirkan kendaraan mereka pada parkir yang disediakan oleh pengelola gedung. Apalagi, katanya, kendaraan umum tidak memberikan kenyamanan kepada konsumen sehingga menggunakan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan yang utama.
"Mau naik kendaraan umum belum memadai. Jadi, harusnya kebijakan ini dikeluarkan ketika Pemda bisa memberikan alternatif kepada konsumen," ujarnya.
Jika Pergub tersebut memberikan peluang kepada pengelola gedung untuk menaikkan tarif parkir, maka sudah selayaknya konsumen mendapatkan fasilitas yang bisa memberikan kenyamanan ketika memilih untuk menggunakan lahan parkir meskipun tarif parkir naik. Salah satunya, lanjut Husnah, memberikan kepastian keamanan bagi kendaraan yang diparkirkan.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Handaka Santosa, membenarkan jika beberapa pusat perbelanjaan telah memberikan fasilitas asuransi kepada konsumen yang memarkirkan kendaraan mereka pada lahan parkir yang disediakan. Asuransi ini menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada konsumen seiring dengan naiknya tarif parkir.
"Beberapa gedung ada yang sudah memberikan asuransi untuk penjaminan kendaraan konsumen yang parkir di lahan pusat perbelanjaan," katanya.
Tetapi, Handaka mengatakan bahwa tarif parkir belum dilakukan secara menyeluruh di Jakarta. Dari 75 pusat belanja di Jakarta yang terdaftar menjadi anggota pada APPBI, hanya 10 yang sudah menaikkan tarif parkir sesuai dengan Pergub. Selebihnya, masih menggunakan mekanisme lama.
Lebih lanjut, Handaka mengatakan kenaikan tarif parkir membawa beberapa efek positif kepada konsumen maupun pengelola gedung. Bahkan, dapat mengurai kemacetan Jakarta yang dipenuhi oleh kendaraan pribadi karena masyarakat akan lebih memilih naik kendaraan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, kenaikan tarif parkir juga akan meningkatkan pelayanan pengelola gedung terhadap konsumen melalui pemberian fasilitas asuransi kendaraan serta meningkatkan kapasitas daya tampung parkir.
Terkait pemberian penjaminan asuransi kepada kendaraan yang diparkir, Husna menilai sebaiknya pihak pengelola gedung memberikan penjelasan mengenai proses klaim serta besar jaminan yang diperoleh melalui penjaminan asuransi tersebut.
"Pengelola gedung juga harus memberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang tercover di asuransi dan hal tersebut harus disosialisasikan kepada konsumen," imbuhnya.
Sedangkan mengenai sosialisasi kebijakan tersebut, Husna menilai belum dilakukan secara baik. Menurut Husna, alangkah baiknya jika pemerintah melakukan sosialisasi kepada konsumen satu bulan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Caranya, dengan menempelkan informasi pada pintu masuk gedung atau pintu masuk parkir. Dengan demikian, akan memberikan pengetahuan kepada konsumen sehingga dapat mempersiapkan dan memilih.
Sejauh ini, kata Husna, laporan keluhan konsumen terhadap parkir banyak menyoal lahan parkir, kehilangan barang di dalam kendaraan dan kerusakan pada kendaraan. Sementara untuk kehilangan kendaraan dilahan parkir, Husna mengatakan jarang sekali terjadi meskipun YLKI sempat menerima laporan kehilangan kendaraan beberapa waktu yang lalu.
"Intinya, CCTV bisa lebih baik. Sementara untuk kehilangan kendaraan pernah terjadi beberapa waktu lalu tetapi sudah lama sekali," pungkasnya.
