Taufik Dapat Berperan sebagai Ketua MA
Berita

Taufik Dapat Berperan sebagai Ketua MA

Jakarta, hukumonline. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru dilantik, Taufik, dapat berperan sebagai Ketua MA. Padahal Taufik sendiri menginginkan Ketua MA segera dilantik. Sementara anggota DPR mengecam Presiden yang membiarkan kondisi ketidakpastian ini.

Nay/APr
Bacaan 2 Menit

Frans mengakui bahwa paling ideal memang ketua dan wakil ketua dipilih. Namun, mungkin karena banyak suara dari masyarakat dan presiden sendiri tidak yakin dengan calon yang diajukan, mungkin terhambatnya karena itu. "Presiden harus betul-betul yakin bahwa yang dipilih ini bisa melakukan reformasi dalam bidang hukum. Karena kita memilih untuk lima tahun, dan siapa yang tidak tahu kalau keadaan lembaga peradilan kita dalam keadaan kacau," ujarnya.

Menimbulkan ketidakpastian

Pendapat yang sangat berbeda dikemukakan oleh anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf. Menurutnya,  tampaknya presiden  melakukan langkah pragmatis dalam soal ini. "Jadi presiden hanya mementingkan karena ada ketentuan bahwa jika ketua MA tidak ada, maka wakil ketua bisa menyelenggarakan fungsi ketua.  Jadi tampak presiden bersikap pragmatis saja, sambil menunggu keputusan yang hendak ia lakukan mengenai ketua MA," kata Slamet.

Namun, Slamet khawatir cara-cara seperti ini akan menimbulkan dead lock di dalam penentuan ketua MA. Alasannya, DPR juga tidak akan mudah untuk diminta mengajukan lagi calon ketua MA. "Menurut saya, dua orang itu tetap ada yang bisa dipilih. Saya tidak mau menyebut siapa, tapi dua orang itu tidak jelek-jelek amat kok. Kalau satu tidak bisa dipilih, kan masih ada yang satunya," ujarnya.

Lebih lanjut Slamet mengatakan bahwa keputusan presiden itu membuat ketidakpastian. Dengan begitu, berarti presiden sebagai kepala negara membiarkan salah satu institusi negara dalam dalam keadaan tidak ada kepemimpinan yang definitif.

Menurut Slamet, ini langkah keliru dari seorang kepala negara yang membiarkan ketidaktentuan dalam masyarakat. "Membiarkan suatu isu yang justru memberi pengaruh antara eksekutif dan legislatif dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian. Padahal seharusnya bisa diselesaikan, bukan tidak bisa" ujar Slamet.

Slamet juga bereaksi keras atas ucapan Wimar Witoelar, juru bicara Presiden yang mengatakan bahwa presiden menunggu suara riil dari masyarakat karena jika diibaratkan musik Beethoven, musik Beethoven yang disuarakan DPR bukan dimainkan oleh pemainnya langsung, suara rakyat lah  yang merupakan musik yang asli.

"Pemikiran Wimar ini pikiran sesat yang tidak mengerti sistim politik kita. Sistem politik kita adalah perwakilan. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, yang saya sendiri tidak yakin kalau Wimar ikut akan ada yang memilih" kata Slamet ketus. Agaknya, perseteruan presiden plus juru bicatanya dengan DPR belum berakhir.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info