Makin menggaung penolakan akan rencana akuisisi stasiun televisi Indosiar oleh SCTV. Namun, hal itu malah menjadi tanda tanya.
Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, Sabam Leo Batubara, mengatakan penggabungan stasiun televisi yang terkelompok justru akan meningkatkan performance ‘kinerja’ dan kualitas penyiaran.
Menurut Leo, dengan penggabungan justru industri penyiaran di Indonesia menjadi lebih efisien, efektif, dan kompetitif. Dengan demikian, publik akan disuguhi tayangan yang berkualitas.
Sebagaimana diketahui, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaranmenolak rencana penggabungan usaha stasiun televisi SCTV dan Indosiar yang ramai belakangan ini. Koordinator Koalisi, Eko Maryadi mengatakan rencana penggabungan itu menyalahi aturan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal tidak memberikan izin atas rencana penggabungan ini,” ujarnya.
Pemusatan kepemilikan, kata Eko, bertentangan dengan prinsip diveristy of ownership and content dalam UU Penyiaran. Terkait hal ini, koalisi juga menyoroti kepemilikan tiga stasiun televisi (RCTI, MNC, dan Global) oleh MNC Group serta dua stasiun (TransTV dan Trans7) oleh TransCorp.
“Pemerintah dan DPR harus mampu bersikap tegas menegakkan aturan UU Penyiaran demi kepentingan publik atas informasi yang berimbang,” katanya.
Pendapat senada juga disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mochamad Riyanto. Ia mengatakan, rencana akuisisi SCTV terhadap Indosiar bertentangan dengan asas keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Penyiaran.
“Tidak diperkenankan ada pemusatan kepemilikan dalam industri penyiaran.Diversity of content dan ownership itu penting, agar tidak mengarah pada bentuk monopoli. Itu tugas kami menjaganya,” sergah dia.
Namun, Leo menegaskan penggabungan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokratisasi industri penyiaran. Sepanjang penguasaan saham tidak melebihi 50 persen plus satu, semangat diversity of content and ownership masih terjaga.
“Cara ini menjadi pilihan di banyak negara maju demokratis seperti Amerika Serikat, Australia, dan banyak negara Eropa Barat. Amerika saja hanya punya tiga stasiun televisi besar,” katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut Leo, penggabungan justru lebih baik dibandingkan membiarkan banyaknya televisi komersial yang ada saat ini. Demi eksistensi, semua stasiun televisi akan saling bersaing dengan mengeksploitasi selera rendah masyarakat.
“Lihat saja sekarang, banyak tayangan yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan lainnya. Misalnya, penggambaran yang jelas tangan berdarah polisi akibat bom buku beberapa waktu lalu,” sergahnya.
Memang, lanjutnya, jika penggabungan stasiun televisi juga memindahtangankan izin frekuensi penyiaran, akan melanggar UU Penyiaran. “Namun, jika kerjasama itu sebatas jual beli sebagian saham, tidak ada ketentuan yang dilanggar,” tegasnya.
Apalagi, jual beli saham itu merupakan bagian dari strategi bisnis. “Industri penyiaran hanya mungkin hidup sehat secara bisnis jika sejalan dengan daya dukung ekonomi yang tersedia,” pungkasnya.
