Sementara itu terkait putusan, di tahun 2021 terdapat 7 perkara KPPU dalam Proses Pemeriksaan Lanjutan (PL), kemudian perkara yang telah diputus KPPU sepanjang tahun 2021 sebanyak 23 perkara, dan putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Niaga Tahun 2021 sebanyak 6 perkara.
Di sektor merger dan akuisisi, KPPU menerima 187 notifikasi. Dari jumlah tersebut terdapat 58 notifikasi asing. Untuk dugaan keterlambatan notifikasi, terdapat 13 transaksi yang diduga terlambat dilaporkan sesuai batas waktu pelaporan tanggal berlaku efektif secara yuridis yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, dan dilanjutkan ke dalam proses penyelidikan Dugaan Keterlambatan Notifikasi. Dari penyelidikan tersebut, perkembangannya adalah dua notifikasi naik ke tahap Sidang Majelis Komisi, dan dua notifikasi naik ke tahap pemberkasan.
Untuk tahun depan, Deswin mengaku KPPU akan fokus pada harmonisasi kebijakan mengingat beberapa perubahan aturan terkait persaingan usaha lewat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Selain itu, KPPU juga akan mendorong kebijakan persaingan di daerah.
“Untuk tahun depan lebih banyak harmonisasi kebijakan. KPPU akan mendorong kebijakan persaingan di berbagai daerah. Kita akan siapkan assessment dan berharap ada surat edaran atau perintah, instruksi dari Kemendagri terkait hal tersebut,” pungkasnya.